Kasus Istri dan Anak Diduga Terlantar, Kejati NTT Diminta Tegas Tindak Politisi Hanura

KUPANG,iNewsTTU.id--  Kuasa hukum korban kasus dugaan penelantaran istri dan anak dengan tersangka anggota DPRD Kota Kupang, Mokrianus Imanuel Lay, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT untuk serius menindaklanjuti perkara tersebut.

Dalam audiensi yang digelar bersama Forum Komunikasi Perempuan Peduli dan Hak-hak Perempuan (Forkum P2Hp) NTT, Selasa (9/9/2025), kuasa hukum korban dari LBH Bintang Fajar Iustitia, Adrianus Gabriel, menegaskan bahwa status tersangka sudah cukup menjadi dasar kuat untuk melanjutkan proses hukum.

Baca Juga

Sudah Berulang Kali, Berkas Kasus Mokris Lay Belum Juga P-21

“Ketika terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu sudah menunjukkan adanya unsur pidana. Jadi jangan sampai kasus ini mandek hanya karena alasan teknis,” ujar Adrianus usai bertemu Wakil Kepala Kejati NTT, Prihatin, yang didampingi Asisten Pidana Umum dan sejumlah penyidik.

Adrianus menyayangkan berkas perkara yang dikembalikan Kejati ke Polda NTT (P19) belum juga dipenuhi oleh penyidik. Hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi.

“Kami sudah ke Polda, tapi tidak bertemu penyidik. Sampai sekarang kami belum tahu apa petunjuk jaksa yang belum dipenuhi. Ini yang harus segera dijawab agar tidak timbul kesan kasus ini diulur-ulur,” tegasnya.

Baca Juga

Kasus Penelantaran Istri dan Anak oleh Anggota DPRD Kota Kupang Mandek, Diduga Ada Intervensi

Lebih lanjut, Adrianus juga mempertanyakan alasan belum ditahannya Mokrianus Lay meski sudah berstatus tersangka.

“Kalau memang ada alasan penahanan, seharusnya sejak di tingkat penyidikan. Jangan sampai ketika sudah di Kejaksaan tiba-tiba ditahan, lalu muncul asumsi publik. Maka kami sarankan penyidik segera menahan yang bersangkutan,” ujarnya.

Adrianus juga menyoroti adanya narasi yang mencoba mengalihkan isu dengan membawa ranah perdata ke dalam kasus pidana ini.

Baca Juga

Diduga Telantarkan Istri dan Anak, Jaksa Tolak Berkas Perkara Mokrianus Lay

“Persoalan perdata tidak bisa dicampuradukkan dengan pidana. Kalau memang pihak terlapor merasa ada masalah lain, silakan buat laporan polisi. Kita buktikan bersama di jalur hukum, jangan lempar isu yang justru mengaburkan pokok perkara,” tegasnya.

Ia juga mengkritik langkah Mokrianus Lay yang diduga meminta dukungan masyarakat untuk membela dirinya.

“Seorang anggota DPR seharusnya membela rakyat, bukan malah minta rakyat membela dia. Itu terbalik. Justru dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya terlebih dahulu,” pungkas Adrianus.

Baca Juga

Politisi Hanura Bikin Gaduh, Jaksa Siap Tahan Mokris Lay

Kuasa hukum korban bersama Forkum P2Hp NTT menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mengingatkan agar tidak ada intervensi atau permainan hukum yang menguntungkan tersangka hanya karena posisinya sebagai pejabat publik.

Editor : Sefnat Besie