SOE,iNewsTTU.id-Polemik penetapan tapal batas kawasan Hutan Laob Tumbesi oleh pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tetap bergulir dan bergejolak di Kabupaten Timor Tengah Selatan terkhususnya Masyarakat Hukum Adat Amanuban.
“Kami telah dikirimkan surat dari Ombudsman Republik Indonesia nomor Registrasi : 0215/LM/X/2023/KPG tanggal 20 Agustus 2024 dan itu diakui sendiri bahwa tahun 1980an pemerintah memasukan tanah-tanah rakyat sebagai kawasan hutan tanpa masyarakat tahu,” demikian Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Amanuban Pina Ope Nope menjelaskan. Rabu (25/9/2024).
Selanjutnya Nope menegaskan pengakuan Pemerintah ini merupakan suatu bukti kesewenangan Negara terhadap eksitensi Hak Hidup Masyarakat Adat. Dalam halaman 19 surat ini disebutkan : bahwa terjadi penggabungan kelompok hutan pada tahun 1980-an yang menjadikan sebagian lahan masyarakat masuk dalam kawasan hutan. Bahwa pada saat itu (1980an) masyarakat tidak mengetahui perubahan penggabungan kelompok hutan tersebut hingga terjadi penataan batas kawasan hutan oleh BPKH-TL pada tahun 2023 lalu jelas Pina Ope Nope menegaskan lagi.
“Dari Sonaf sudah bersurat ke Kementrian Kehutanan dan juga kepada Presiden terpilih bapak Prabowo untuk mempertanyakan tentang status Kelompok Hutan yang dimaksud. Tentu Negara harus mampu menjelaskan bagaimana Hutan Adat Amanuban yaitu Kio dan Tala bisa berubah status menjadi Hutan Negara tanpa melalui suatu transaksi atau proses apapun. Apakah melalui proses jual beli atau tukar menukar dengan apa atau memang negara mencurinya dengan manipulasi?," jelas Pina One Nope.
Adapun menyikapi surat Ombudsman dan Menteri LHK, maka Masyarakat Hukum Adat Amanuban di Sonaf Sonkolo telah mengeluarkan undangan untuk pelaksanaan Musyawarah Adat pada tanggal 28 September 2024 mendatang.
Pina Ope Nope menghimbau agar seluruh komponen Masyarakat Adat baik yang terdampak maupun tidak untuk hadir di Sonkolo sebagai wujud keperdulian.
“Kami harap agar warga baik yang memperoleh undangan atau tidak harap kami untuk hadir sebab kita sudah ada di depan pintu”. ujarnya.
Pina menambahkan Pentingnya Musyawarah ini adalah sekaligus memutuskan tentang sikap Masyarakat Adat terhadap PILKADA 2024 ini “untuk pemulihan Hak Adat, pihak Kementrian hingga UPT Kehutanan meminta adanya Peraturan Daerah (PERDA) Masyarakat Hukum Adat.
" Nah, perda ini tentu berkaitan dengan hasil politik, jadi kita perlu berembug dan mengambil sikap untuk memilih siapa Pemimpin TTS 2024-2029 yang sekiranya bisa memperjuangkan ini” tambah Pina.
Di tempat terpisah Ketua Panitia Musyawarah Adat Amanuban, Eximus Tse dan Sekretaris Defry Sae melalui pesan singkat menyampaikan kepada media ini mengatakan akan ada sekitar 2.000 undangan yang telah disebar.
" Sudah ada sekitar 2.000 undangan yang telah kamj disebar dan himbauan juga sudah kami keluarkan kepada tokoh-tokoh Adat Amanuban untuk hadir dalam musyawarah Adat ini," tegas Eximus.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
