Masyarakat Amanuban Korban Perampasan Hutan oleh Pemerintah Temui DPRD TTS

Rudy Rihi
Masyarakat Adat Amanuban dialog dengan DPRD TTS minta Pemerintah kembalikan Hutan Adat Laob Tumbesi dan pulihkan status Mutis. Foto : Ist

Senada dengan Boru, Christian Koenunu, Kepala Seksi perencanaan dan pengelolaan Hutan menimpali hutan Laob Tumbesi tidak ada tanah kosong kecuali 15 titik hutan milik Belanda.

" Memang harus diakui bahwa apabila dilihat dari foto satelit seluruh kawasan Hutan Laob Tumbesi tidak ada tanah kosong kecuali yang 15 titik Hutan milik Belanda itu," ujar Christian.

Menanggapi itu Pina Ope Nope menimpali bahwa itu bukan hutan Belanda tapi hutan adat yang ditetapkan dalam program Indische Strachterling.


Warga Adat Amanuban minta Hutan Laob Tumbesi dikembalikan pada mereka. Foto : Ist 

Anggota DPRD TTS, Yusuf Soru justeu menanggapi dengan penekanan kalau tanah itu kembali masyarakat mau berbuat apa di atas tanah tersebut.

"Kalaupun nanti om Pina dan bapa mama dorang ( mereka_red) berjuang tanah rakyat kembali mau diapakan?" tanya Yusuf Soru.

Pertanyaan Soru ini walaupun sudah dijawab secara baik bahwa masyarakat membutuhkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan namun memantik reaksi keras dari pihak Mahasiswa Aliansi.

Erka dari aliansi mahasiswa menyebutkan itu tanah rakyat dan mereka membutuhkan sebagai sumber penghidupan, tak ayal adu argumen ini hampir memancing keributan.

Beruntung suasana bisa di netralkan dan Soru melakukan aksi Walk Out sebagai bentuk keberatan atas jawaban mahasiswa ini.

Editor : Sefnat Besie

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network