Viktor Berharap, praktek kotor yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan harus diberantas. Menyuap orang dengan uang atau barang agar memberikan suaranya untuk kandidat tertentu saat pemilihan umum merupakan sebuah pelanggaran hukum. Politik uang sama dengan korupsi yang merusak dan menghambat demokrasi serta pembangunan.
"Kita juga berharap Koalisi Partai yang telah memproklamirkan diri sebagai koalisi pengusung calon tanpa politik uang ini diikuti oleh pasangan calon lainnya. Ini bisa menjadi gerakan politik bersih dalam Pilkada Serentak di seluruh Indonesia, dari perbatasan timur hingga barat," lanjutnya.
Ia menambahkan, Seseorang dipilih menjadi pejabat publik karena integritas dan kualitasnya, bukan semata-mata karena materi yang diberikan kepada pemilih untuk meraih dukungan.
"Masyarakat pemilih juga harus berintegritas dan cerdas dengan menolak politik uang guna mendapatkan pemimpin terbaik bagi rakyat sekaligus mewartakan nilai-nilai kebenaran,"imbaunya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
