KEFAMENANU, iNewsTTU.id - Kontroversi mewarnai pelantikan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa Napan pada Jumat, (02/02/2024) setelah banyaknya masyarakat yang turut serta dalam demonstrasi menuntut pembatalan pelantikan tersebut.
Kuasa Hukum Kepala Desa Napan, Robertus Salu SH., MH, mengungkapkan serangkaian langkah hukum yang akan diambil guna menegakkan keadilan.
"Kita akan terus mendesak, pertama, kepada pihak bupati TTU untuk segera membatalkan pelantikan PLH Desa Napan. Kedua, kepada pihak polres TTU untuk segera mengeluarkan kepala desa Napan atau setidaknya memberikan penangguhan terhadap kepala desa Napan," ujar Advokat Robert belum lama ini, (04/02/2024).
Selain itu, tuntutan masyarakat juga mencakup pencopotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat desa Napan.
"Aspirasi masyarakat yang mana yang mendorong BPD untuk melakukan pergantian atau melahirkan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) hari ini?," ungkap dia.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
