Pina Ope Nope : Masyarakat Adat Amanuban Kecewa Tidak Ada Orang Timor dalam Kabinet

Pina juga menambahkan Kabinet Merah Putih ini sudah ada perwakilan orang timur namun berasal dari Papua dan bukan orang Timor atau Atoin Meto.

"Apabila melihat komposisi susunan kabinet sekarang bahkan ada orang OAP (Orang Papua) sebanyak 3 (tiga) orang yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo dan itu selalu ada dalam setiap kabinet sebelum-sebelumnya entah satu atau dua orang, tapi tidak pernah dengan orang Timor (OT)," tambah Pina.

Pina menjelaskan padahal menelisik Sejarah, ketika menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) di New York pada Desember 1949 pihak Belanda datang bertemu dengan raja-raja Timor terutama Raja Amarasi sebagai ketua Dewan Federasi Raja-raja.

Foto raja-raja ditemui oleh Wakil presiden Bung Hatta pasca KMB sebagai ungkapan terima kasih. didampingi Raja Sabu ( kanan) Raja Mollo ( belakang) dan paling tinggi kiri adalah Raja Amanuban. Foto : Dok.Ist.

Selain itu juga ada Raja Mollo dan Raja Amanuban. Pertemuan ini berkaitan dengan janji Gubernur Jenderal Van Mock yang menjanjikan NIT (Negara Indonesia Timur) akan dimerdekakan untuk mencegah raja-raja ini jangan bergabung dengan Indonesia namun raja Timor terutama Raja Tua Sonbai dari Mollo menegaskan akan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca Juga

Pina Ope Nope : Terhempasnya Impian Masyarakat Timor Tengah Selatan

"Hasil ini sangat signifikan dalam pembentukan Republik Indonesia seperti sekarang ini. Namun sangat disayangkan sampai hari ini pemerintah pusat memberi kesan seolah-olah kami di Timor hanya penumpang gelap dan tidak pernah diikut sertakan dalam pemerintahan pusat" jelas Pina Ope Nope.

Pina menambahkan kini masyarakat Timor hanya bisa berharap Pemerintah Republik Indonesia bersikap adil untuk memberikan solusi-solusi yang konkrit dalam penyelesaian persoalan sosial di Timor terutama kemiskinan serta pengembangan SDM Timor.

Dengan penuh rasa kecewa Pina Ope Nope menutup dengan sebuah ungkapan hati, apakah sebaiknya kita di Timor Barat merdeka saja untuk bisa mengurus dirinya sendiri karena bagi Pina, nampaknya sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya slogan.

Pina mewakili Masyarakat Adat Amanuban mengatakan dalam waktu dekat mereka akan mengadakan musyawarah adat untuk menentukan sikap kepada pemerintah pusat.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan musyawarah Adat untuk menyatakan sikap kepada pemerintah pusat" pungkas Pina.

Editor : Sefnat Besie