Menurutnya, dikarenakan pembanguan tidak kunjung diselesaikan, sejumlah warga harus mengeluarkan uang pribadi sehingga warga minta mantan kepala Desa untuk mempertanggung jawabkannya.
"Kami mohon kepada Kepala Inspektorat Kabupaten TTU agar dapat merespon dan melakukan audit kepada yang bersangkutan agar pembangunan masyarakat miskin benar-benar tersentuh oleh program Pemerintah Pusat melalui dana desa," jelasnya.
Dalam surat yang dilayangkan pada Kamis, (16/02/2023) tersebut dilampirkan dukungan dengan tanda tangan sejumlah keterwakilan dari masyarakat Desa Bokon, BPD Desa Bokon, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, sebagai bentuk pertanggung jawaban.
Hingga berita ini diturunkan, mantan kepala Desa Bokon dua periode Guido Salu belum bisa dikonfirmasi.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
