Musrenbang RKPD NTT Tekankan Pembangunan Berkeadilan bagi Seluruh Masyarakat

KUPANG,iNewsTTU.id- Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027 menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun daerah secara inklusif, terukur dan berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung sejak 7 hingga 9 Mei 2026 di Kupang tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan strategis terkait arah pembangunan NTT tahun 2027.

Musrenbang RKPD ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025–2045, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Kegiatan tersebut bertujuan menyepakati prioritas pembangunan daerah tahun 2027, menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota se-NTT, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2027.

Mengusung tema, Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Ekonomi, Musrenbang RKPD 2027 difokuskan pada pembahasan melalui tiga desk utama yakni Desk Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Desk Bidang Perekonomian, serta Desk Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flori Rita Wuisan, saat menutup kegiatan tersebut mengatakan pembangunan ke depan tidak dapat lagi dilakukan dengan pola kerja rutin dan administratif semata. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu bekerja lebih cerdas, adaptif dan kolaboratif di tengah tantangan global, perubahan iklim, dinamika ekonomi serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Pembangunan ke depan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mempersiapkan generasi penerus menghadapi perubahan ekonomi, perubahan jenis pekerjaan, tantangan lingkungan serta ancaman bencana yang terus meningkat,” ujarnya.

Ia menegaskan keterbatasan fiskal bukan alasan untuk menghentikan pembangunan, melainkan menjadi tantangan untuk memperkuat efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Dalam forum tersebut dilaporkan terdapat 124 usulan aspirasi pembangunan dari kabupaten/kota yang dibahas, dengan cakupan pembangunan pada 140an titik desa dan kelurahan. Seluruh usulan telah diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 usulan disetujui, sementara 31 usulan lainnya belum dapat diakomodir karena belum sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi NTT tahun 2027. Beberapa usulan juga masih memerlukan penyesuaian terkait kewenangan, kesiapan teknis serta sumber pendanaan.

Usulan yang disetujui meliputi rehabilitasi jalan, penyediaan air bersih dan sumber daya air, penataan permukiman, dukungan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana, hingga penguatan kawasan perbatasan.

Keseluruhan program tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025–2029 yakni “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Musrenbang RKPD 2027 juga menitikberatkan pada penguatan program prioritas “Ayo Bangun NTT” atau “Rasa Cinta” yang meliputi pengembangan sektor pertanian dan kelautan modern, penguatan pariwisata, ekonomi lokal, posyandu tangguh, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air, listrik dan rumah layak huni.

Editor : Sefnat Besie