Diduga Korban Mafia Tanah, Warga Kupang Terancam Digusur dari Lahan yang Ditempati 40 Tahun

Laurens juga mempertanyakan proses penerbitan sertifikat tersebut. Selama puluhan tahun menempati lahan, ia mengaku tidak pernah mengetahui adanya pengukuran fisik tanah, penetapan batas, maupun penandatanganan batas oleh para pihak yang berbatasan, sebagaimana prosedur penerbitan sertifikat.

Baca Juga

Diduga Ada Mafia Tanah, Dalam Pelaksanaan Eksekusi Lahan Di Kupang

“Ini yang membuat kami menduga kuat adanya permainan dan mafia tanah. Bagaimana mungkin kami menguasai fisik lahan lebih dari 40 tahun, tapi sertifikat bisa terbit tanpa sepengetahuan kami?” ujarnya.

Dugaan tersebut semakin menguat setelah Ir. John Manahutu menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga bernama Ade Sabah. Pihak ketiga inilah yang kemudian menggugat Laurens ke pengadilan dengan tuduhan penyerobotan tanah.

Dalam proses persidangan, pengadilan tingkat pertama mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan pertimbangan sertifikat sebagai alat bukti yang sah. Laurens dan keluarga pun dinyatakan kalah dan kini terancam digusur dari satu-satunya tempat tinggal mereka.

Baca Juga

Praktek Mafia Tanah, Lahan 11 Hektar di Labuan Bajo Diduga Dirampas

Kuasa hukum Laurens, Benediktus Balun, mengatakan pihaknya telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Menurutnya, hakim terlalu menitikberatkan pada keberadaan sertifikat tanpa mempertimbangkan sejarah penguasaan fisik lahan oleh kliennya.

“Dalam persidangan terungkap bahwa sertifikat itu terbit tahun 2011 dan pengukuran fisik disebut dilakukan tahun 2010. Namun saat pengukuran ulang untuk pembuktian batas, penggugat maupun kuasa hukumnya tidak mampu menunjukkan batas tanah yang pasti, bahkan tidak bisa menyebutkan siapa saja pihak yang berbatasan,” ungkap Benediktus.

Ia berharap pada tingkat banding, majelis hakim dapat meninjau kembali sejarah tanah, itikad baik penguasaan fisik selama puluhan tahun, serta dugaan cacat prosedur dalam penerbitan sertifikat.

Laurens dan keluarga juga telah melaporkan kasus ini ke Kementerian HAM. Laporan tersebut bahkan mendapat respons langsung dari Menteri HAM, Natalius Pigai, pada 23 Januari 2026.

“Pak Menteri menyebut bahwa pihak pertanahanlah yang merampok tanah negara dan berjanji akan mengawal persoalan ini,” kata Laurens.

Selain itu, jauh sebelum sengketa muncul, keluarga Laurens mengaku telah memenuhi berbagai kewajiban sebagai warga, seperti mengurus IMB, membayar pajak, serta mengajukan permohonan resmi ke Wali Kota Kupang, Gubernur NTT, Kantor Pertanahan, hingga Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018. Seluruh upaya tersebut, menurut Laurens, terdokumentasi dengan baik.

“Kami tidak pernah menyerobot tanah siapa pun. Kami hanya ingin mempertahankan tempat hidup kami satu-satunya. Kami bukan pengungsi di negeri sendiri,” pungkas Laurens dengan nada getir.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan konflik agraria dan dugaan praktik mafia tanah di daerah, khususnya terkait penerbitan sertifikat di atas lahan yang telah lama dikuasai warga secara fisik dan beritikad baik. Publik kini menunggu keberanian negara untuk menghadirkan keadilan bagi warga kecil yang terancam kehilangan ruang hidupnya.

Editor : Sefnat Besie