Polisi Diduga Terlibat Ilegal Logging di TTU, Publik Pertanyakan Efektivitas Presisi Kapolri

KEFAMENANU, iNewsTTU.id--Kinerja Polri kembali menjadi sorotan publik terkait dengan penegakan hukum yang dinilai kurang transparan, terutama ketika melibatkan anggota kepolisian dalam kasus kriminal.

Salah satu kritik tajam datang dari Direktur LSM NTT Viktor Manbait yang menilai bahwa program Presisi Kapolri yang digadang-gadang sebagai solusi terhadap banyak persoalan kepolisian, tampaknya tidak memberikan efek nyata.

Viktor mengungkapkan, ketidakjelasan penanganan kasus dugaan kejahatan lingkungan ilegal logging yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menegakkan hukum.

Kasus ini diduga kuat melibatkan dua anggota polisi berpangkat perwira pertama di Polres TTU, namun hingga kini tidak ada tindakan yang transparan atau memadai terhadap para terduga pelaku.

"Publik mulai meragukan slogan Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang seharusnya melayani dan menjadi teladan. Kasus ini membuktikan bahwa di tingkat Polres TTU, konsep Presisi tidak sampai menyentuh realitas di lapangan. Terlebih lagi, ada anggota polisi yang justru terlibat dalam praktik ilegal logging yang merusak lingkungan, namun proses hukum terhadap mereka tidak jelas," ujar Viktor, Selasa, 25/2/2025..

Salah satu hal yang disoroti adalah peran seorang Kanit Buru Sergap (Buser) yang seharusnya bertugas menangkap pelaku kejahatan, justru diduga menjadi pelindung atau 'beking' bagi para pelaku ilegal logging.

Kasus ini menambah panjang daftar masalah penegakan hukum di tubuh kepolisian yang terkesan enggan menindak anggotanya yang terlibat dalam kasus kriminal.

Viktor pun mendesak Kapolda NTT dan Kapolres TTU untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait sejauh mana proses hukum berjalan dalam kasus ini.

"Kami menuntut transparansi dalam penegakan hukum, terutama yang melibatkan aparat kepolisian. Jangan sampai Presisi hanya menjadi jargon belaka tanpa implementasi nyata di lapangan," tegasnya.

Dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus illegal logging di TTU ini semakin memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat, khususnya dalam upaya melindungi lingkungan hidup yang seharusnya menjadi prioritas penegakan hukum.

Sebagai lembaga yang dipercaya mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dituntut untuk lebih tegas dalam menindak anggotanya yang melanggar hukum, terutama ketika melibatkan kejahatan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Kasus ini menyisakan pertanyaan besar di kalangan publik: apakah Presisi Kapolri hanya akan tetap menjadi slogan, atau benar-benar dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan?

Editor : Sefnat Besie