Apresiasi UPTD PPA DP5A Sumba Barat, Profesional terhadap Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak, merupakan bagian dari upaya bersama untuk menangani isu pekerja anak yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini bertujuan untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia dengan memastikan mereka mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa terbebani oleh pekerjaan yang merugikan hak dan kesejahteraan mereka.

Pekerja anak bukan hanya mencuri hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga mengancam kesehatan fisik dan mental mereka, serta menghalangi potensi mereka untuk berkembang secara optimal.

“ masing-masing. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini juga diharapkan disertai dengan pelaporan hasil yang jelas kepada Pemerintah Provinsi melalui DP3AP2KB NTT, pada tanggal 29 November 2024, sehingga dapat memantau efektivitas program yang telah dijalankan.

Baca Juga

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Serahkan Penegasan Status WNI kepada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan dampak buruk dari eksploitasi anak dan dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya pekerja anak, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak anak, serta peran penting setiap pihak termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan kesadaran yang lebih tinggi.

"Masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah preventif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan aman bagi generasi mendatang, serta menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak”, urai France Tiran.

“Penilaian KLA mencakup unsur kelembagaan dengan lima kluster yang melibatkan 24 indikator terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, sangat penting adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta media. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga khusus, tetapi merupakan tugas bersama yang harus didorong secara kolaboratif.

" Dengan komitmen yang kuat dan semangat kebersamaan, kita dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Provinsi Layak Anak (Provila), bahkan Indonesia Layak Anak (IDOLA)”, ucap France Tiran.

Editor : Sefnat Besie