Polisi Serahkan Tersangka Kasus Korupsi Desa Nonotbatan ke Kejari TTU

Kefamenanu, iNewsTTU.id - Proses hukum terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Nonotbatan tahun anggaran 2016 hingga 2021 terus bergulir. 

Baca Juga

Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi Florensia Neonbeni di Lapas Wanita Kupang

Hari ini, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (Kejari TTU) resmi menerima pelimpahan tahap II dari Polres TTU terkait dua tersangka, yakni mantan Kepala Desa Nonotbatan, RAT, dan mantan Bendahara Desa Nonotbatan, OFS.

Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan pada akhir Agustus 2024. 

Baca Juga

Penyidik Kejari TTU Geledah Rumah Mantan Kades Nainaban Cari Bukti Dugaan Korupsi

Proses penyerahan berlangsung lancar di Kantor Kejaksaan Negeri TTU, dengan pengawasan ketat dari pihak kepolisian dan kejaksaan.

Baca Juga

Kejari TTU Ungkap Fakta Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Usapinonot

Kasi Pidsus Kejari TTU Andrew Keya mengatakan Masing-masing terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum Hendrik Tiip melakukan pemeriksan terhadap Terdakwa RAT dan Penuntut Umum Ridhollah Agung, melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa OFS yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing.

"Setelah penyerahan masing-masing terdakwa langsung diperiksa oleh penuntut Umum selanjutnya kedua terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Kefamenanu untuk 20 hari ke depan,"ungkapnya. 

Baca Juga

Korupsi Dana Bencana Seroja, Mantan Kepala BPBD TTU Dieksekusi Jaksa

Menurutnya, Penahanan dilakukan Penuntut Umum dengan alasan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Baca Juga

Kejari Kota Kupang akan Panggil dan Periksa Petinggi Bank NTT pada Kasus Korupsi Senilai 5 Miliar

Dalam pelimpahan tersebut, pihak Kejari TTU menerima 96 item barang bukti, termasuk dua bidang tanah, dua unit laptop, dua printer, dan uang tunai senilai Rp36 juta. 

Kasus ini diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan desa yang cukup besar, mencapai lebih dari Rp500 juta.

Penuntut Umum memastikan bahwa dakwaan yang akan diajukan kepada kedua tersangka berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik lainnya dalam pengelolaan dana desa, agar lebih transparan dan akuntabel.

Editor : Sefnat Besie