Sebelumnya diberitakan, proyek pembangunan Sentral Sekolah Rakyat (SR) di Desa Oelnasi dilarang untuk diliput media massa tanpa menunjukkan Surat Tugas (ST) dari Balai Cipta Karya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum.
Staf Kontraktor Pelaksana PT. Pembangunan Perumahan (PP) KSO DLJ, Joga, menyatakan bahwa wartawan yang hendak meliput wajib memiliki surat tugas dari Kementerian PU.
“Kalau mau meliput apakah ada surat tugas dari Kementerian PU? Kalau mau liput harus ada surat tugas dari Kementerian PU dalam hal ini Cipta Karya,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Ia juga menegaskan bahwa karena proyek tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum, maka kegiatan peliputan harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui Balai terkait.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp238.576.380.880 dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender, terhitung sejak 29 Desember 2026 hingga 25 Agustus 2026.
Di atas lahan seluas 10 hektar, proyek ini mencakup pembangunan Sekolah Dasar (SD) lengkap dengan asrama, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), asrama siswa dan siswi, asrama guru, serta sarana olahraga.
PWI NTT menegaskan bahwa proyek pemerintah yang menggunakan anggaran negara merupakan proyek publik yang wajib terbuka terhadap pengawasan, termasuk oleh media massa.
“Tidak boleh ada pihak mana pun yang menghalangi kerja jurnalistik selama wartawan menjalankan tugas secara profesional dan sesuai kode etik. Proyek pemerintah dibiayai oleh uang rakyat, maka rakyat berhak tahu bagaimana pelaksanaannya,” tutup Feri.
Editor : Sefnat Besie
