KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) NTT melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan kegiatan pendampingan hukum terhadap pengelolaan keuangan desa dan menyosialisasikan layanan konsultasi hukum gratis di Kantor Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, pada Jumat (03/10).
Pendampingan hukum ini difokuskan untuk memastikan program bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Fokus pada Penyaluran BLT Dana Desa
Kegiatan pendampingan kali ini berpusat pada proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2025.
Bantuan ini disalurkan kepada 47 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Maubesi. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, yang disalurkan secara triwulanan dengan total Rp900.000 per tahap.
Kriteria penerima BLT di Desa Maubesi dipastikan merujuk pada Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024, yang mencakup:
-Lansia miskin.
-Penyandang disabilitas.
- Keluarga dengan penyakit kronis.
-Keluarga yang belum menerima bantuan sosial lainnya.
Kehadiran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana desa dan memastikan seluruh tahapan penyaluran berjalan transparan dan akuntabel.
Sosialisasi 'Halo JPN': Konsultasi Hukum Gratis
Selain pendampingan keuangan, Kejari TTU juga menyosialisasikan website konsultasi hukum online "Halo JPN".
Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai masalah hukum secara online dan gratis tanpa harus datang langsung ke kantor kejaksaan.
Melalui pendampingan dan sosialisasi ini, Kejari TTU berupaya mewujudkan tujuan hukum, yakni mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Desa Maubesi.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
