Dinas Peternakan TTU, menurut WK, seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat TTU, bukan malah lebih fokus pada pengusaha dari luar daerah yang menguasai kuota ternak sapi.
"Karena ada kuota maka ada populasi ternak di Kabupaten TTU. Masyarakat pun barang atau Dinas Peternakan pun barang. Kadis ini Kepala Dinas untuk TTU atau Kepala Dinas untuk orang luar," tutupnya.
Sampai saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Peternakan TTU, Trimeldus Tonbesi mengenai isu tersebut meskipun sudah dihubungi lebih dari satu kali oleh media ini.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait