Menurutnya, kebijakan ini merugikan masyarakat lokal, karena harga ternak sapi menjadi tertekan, dan mereka kesulitan untuk membeli sapi.
"Karena kami tidak mendapat kuota, sapi milik masyarakat jarang dipotong karena tidak ada harga. Kami ingin membeli sapi untuk dijual, tapi tidak ada kuota," ujar WK.
Lebih lanjut, WK juga menyayangkan bahwa proses pengambilan sampel untuk mendapatkan rekomendasi ternak sapi tidak sesuai prosedur yang seharusnya.
"Jika rekomendasi diberikan untuk 500 ekor ternak, maka seharusnya sampel yang diuji juga sebanyak 500 ekor, bukan hanya 30 atau 50 ekor yang dipakai untuk memenuhi angka 500 sampel," jelasnya.
WK juga meminta agar Dinas Peternakan TTU lebih memprioritaskan pengusaha lokal dan sapi dari TTU. "Kepala Dinas harus lebih memperhatikan masyarakat TTU. Jangan biarkan pengusaha luar mengambil sapi dari luar dan membawa rekomendasi ke sini. Ini sangat tidak adil bagi kami," katanya dengan tegas.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
