KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Dugaan penyalahgunaan kuota ternak sapi oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Trimeldus Tonbesi kini mencuat.
Seorang pengusaha ternak sapi asal TTU, WK, mengungkapkan kejanggalan yang terjadi dalam sistem pengambilan sampel darah dan pembagian kuota ternak sapi di wilayah tersebut.
Menurut WK, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi praktek rekayasa dalam pengambilan sampel sapi. Ia mengungkapkan bahwa meskipun hanya ada 50 ekor sapi, bisa diambil sampai 500 sampel darah.
"Satu ekor sapi bisa diambil 10 hingga 20 sampel darah. Namun, setelah itu sapi-sapi mereka sudah terjual dan hanya digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Peternakan," jelas WK saat ditemui di Kantor Dinas Peternakan TTU, Senin (10/02/2025).
Lebih lanjut, WK mengungkapkan kekecewaannya karena para pengusaha ternak sapi di TTU tidak bisa mendapatkan kuota ternak sapi, meski populasi sapi di daerah ini cukup banyak.
"Kuota untuk ternak sapi seharusnya mencapai 9000 ekor, namun kami hanya diberikan kuota 800 ekor, sementara sebagian besar kuota diberikan kepada pengusaha dari luar TTU, seperti Kabupaten TTS, Kupang, dan Kota Kupang," tambah WK.
Menurutnya, kebijakan ini merugikan masyarakat lokal, karena harga ternak sapi menjadi tertekan, dan mereka kesulitan untuk membeli sapi.
"Karena kami tidak mendapat kuota, sapi milik masyarakat jarang dipotong karena tidak ada harga. Kami ingin membeli sapi untuk dijual, tapi tidak ada kuota," ujar WK.
Lebih lanjut, WK juga menyayangkan bahwa proses pengambilan sampel untuk mendapatkan rekomendasi ternak sapi tidak sesuai prosedur yang seharusnya.
"Jika rekomendasi diberikan untuk 500 ekor ternak, maka seharusnya sampel yang diuji juga sebanyak 500 ekor, bukan hanya 30 atau 50 ekor yang dipakai untuk memenuhi angka 500 sampel," jelasnya.
WK juga meminta agar Dinas Peternakan TTU lebih memprioritaskan pengusaha lokal dan sapi dari TTU. "Kepala Dinas harus lebih memperhatikan masyarakat TTU. Jangan biarkan pengusaha luar mengambil sapi dari luar dan membawa rekomendasi ke sini. Ini sangat tidak adil bagi kami," katanya dengan tegas.
Dinas Peternakan TTU, menurut WK, seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat TTU, bukan malah lebih fokus pada pengusaha dari luar daerah yang menguasai kuota ternak sapi.
"Karena ada kuota maka ada populasi ternak di Kabupaten TTU. Masyarakat pun barang atau Dinas Peternakan pun barang. Kadis ini Kepala Dinas untuk TTU atau Kepala Dinas untuk orang luar," tutupnya.
Sampai saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Peternakan TTU, Trimeldus Tonbesi mengenai isu tersebut meskipun sudah dihubungi lebih dari satu kali oleh media ini.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
