Pina Ope Nope : Masyarakat Adat Amanuban Kecewa Tidak Ada Orang Timor dalam Kabinet

KUPANG,iNewsTTU.id- Masyarakat Hukum Adat Amanuban mengucapkan Selamat dan sukses kepada Pemerintah Republik Indonesia atas dilantiknya Bapak Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029.

Begitu juga Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Amanuban mengucapkan selamat atas dilantiknya menteri Kabinet Merah Putih yang dilantik oleh Presiden satu hari berikutnya 21 Oktober 2024.

Namun demikian ada kekecewaan yang terselip dalam benak Pina Ope Nope selaku Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Amanuban.

"Pada 16 September lalu, kami sudah bersurat kepada Bapak Prabowo Subianto selaku ketua partai Gerindra dan Presiden Terpilih. Salah satu permintaan kami adalah usulan agar ada orang Timor dalam kabinet sebab sejak bergabung dengan Indonesia tahun 1949 sampai hari ini belum pernah Atoin Meto' masuk dalam kabinet" ujar Pina Ope Nope, Sabtu (25/10/2024).

Pina juga menambahkan Kabinet Merah Putih ini sudah ada perwakilan orang timur namun berasal dari Papua dan bukan orang Timor atau Atoin Meto.

"Apabila melihat komposisi susunan kabinet sekarang bahkan ada orang OAP (Orang Papua) sebanyak 3 (tiga) orang yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo dan itu selalu ada dalam setiap kabinet sebelum-sebelumnya entah satu atau dua orang, tapi tidak pernah dengan orang Timor (OT)," tambah Pina.

Pina menjelaskan padahal menelisik Sejarah, ketika menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) di New York pada Desember 1949 pihak Belanda datang bertemu dengan raja-raja Timor terutama Raja Amarasi sebagai ketua Dewan Federasi Raja-raja.

Selain itu juga ada Raja Mollo dan Raja Amanuban. Pertemuan ini berkaitan dengan janji Gubernur Jenderal Van Mock yang menjanjikan NIT (Negara Indonesia Timur) akan dimerdekakan untuk mencegah raja-raja ini jangan bergabung dengan Indonesia namun raja Timor terutama Raja Tua Sonbai dari Mollo menegaskan akan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS).

"Hasil ini sangat signifikan dalam pembentukan Republik Indonesia seperti sekarang ini. Namun sangat disayangkan sampai hari ini pemerintah pusat memberi kesan seolah-olah kami di Timor hanya penumpang gelap dan tidak pernah diikut sertakan dalam pemerintahan pusat" jelas Pina Ope Nope.

Pina menambahkan kini masyarakat Timor hanya bisa berharap Pemerintah Republik Indonesia bersikap adil untuk memberikan solusi-solusi yang konkrit dalam penyelesaian persoalan sosial di Timor terutama kemiskinan serta pengembangan SDM Timor.

Dengan penuh rasa kecewa Pina Ope Nope menutup dengan sebuah ungkapan hati, apakah sebaiknya kita di Timor Barat merdeka saja untuk bisa mengurus dirinya sendiri karena bagi Pina, nampaknya sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya slogan.

Pina mewakili Masyarakat Adat Amanuban mengatakan dalam waktu dekat mereka akan mengadakan musyawarah adat untuk menentukan sikap kepada pemerintah pusat.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan musyawarah Adat untuk menyatakan sikap kepada pemerintah pusat" pungkas Pina.

Editor : Sefnat Besie