Emmy menambahkan bukti yang diterima majelis hakim adalah TPPO dan Pelanggaran Keimigrasian karena dakwaan tentang Percederaan serta Percobaan Pembunuhan tidak bisa mengahdirkan “bukti meyakinkan” berupa alat bukti prima atau utama yakni "Tang” yang digunakan untuk menyiksa secara keji dan CCTV yang bisa menjadi bukti adanya ancaman untuk membunuh korban.
" Jaksa pendakwa tidak bisa mengahdirkan 2 alat bukti ini karena alat alat itu tidak ditemukan atau dihilangkan. Menandai bahwa ada masalah dengan penyelidikan polisi yang memang tidak terlalu serius pada awalnya. Juga kasus yang terendam bertahun tahun itu menjadi bermasalah dalam pembuktian, meskipun dalam keputusan pengadilan pertama tahun 2017 sebelumnya adalah DNAA (Discharges Not Amounting to an Acquittal), melepaskan majikan pelakunya tapi tidak membebaskan dari hukuman, dimana sewaktu waktu kasus ini dapat dibuka kembali," Tambah Pdt. Emmy.
Dalam percakapan dengan Dubes RI untuk Malaysia, Hermono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia kecewa dengan keputusan ini karena 2 unsur dakwaan yakni Penyiksaan dan Percobaan Pembunuhan tidak bisa dibuktikan dan ditolak.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
