Lebih lanjut disampaikan juga manfaat dari penyelenggaraan PEKPPP ini adalah instansi dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dapat memperoleh gambaran lebih lengkap dari kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham secara menyeluruh.
Asep juga berharap dengan penyelenggaraan sosialisasi ini dapat memberikan hal-hal yang menguatkan dan juga dapat memotivasi semua jajaran Kemenkumham agar dapat mewujudkan layanan publik yang memuaskan.
Menutup arahannya Asep juga menyampaikan terkait Timeline PEKPPP Kumham 2024 dimana pada bulan Februari hingga Juli mendatang akan dilakukan supervisi dalam rangka penilaian mandiri PEKPPP pada Satuan Kerja Kemenkumham oleh Biro Perencanaan dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember akan dilakukan validasi hasil supervisi bersama MenPAN RB terkait Jumlah Satker yang akan diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh MenPAN RB.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi terkait Pelaksanaan PEKPPP di Kementerian Hukum dan HAM oleh Fajar Kurniawan Firdaus Analisis Kebijakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(*)
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
