Menurutnya, pemecahan masalah krisis kesehatan, termasuk penanganan kasus rabies, adalah tanggung jawab penuh pemerintah.
Ia menambahkan bahwa kondisi sulit yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, seperti stok obat habis, meningkatnya kasus gigitan HPR, dan korban berjatuhan, sebagian besar disebabkan oleh manajemen APBD yang tidak melibatkan DPRD dalam pembahasannya.
Dengan tegas, Uksam menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menyadari tantangan besar yang dihadapi, terutama dalam mengelola APBD secara mandiri tanpa melibatkan DPRD.
DPRD Timor Tengah Selatan sangat prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana kasus rabies semakin mengkhawatirkan, inflasi ekonomi meningkat, dan kekurangan pangan melanda.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD tetap menyarankan agar pemerintah daerah menggunakan dana tak terduga untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
