Menurut Ade, publik punya hak untuk menyuarakan kritik dan mengawasi penyelenggaraan pemilu. Apalagi, saat ini muncul beragam laporan di media massa yang mengindikasikan adanya kecurangan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).
"Persaingan elektoral saat ini melibatkan figur-figur dalam pemerintahan, tentu saja tidak boleh menggunakan alat-alat kekuasaan untuk kepentingan elektoral bagi pihak tertentu. Apalagi jika dimaksudkan untuk merepresi sikap kritis yang merupakan perwujudan kontrol publik dan check and balances," kata Ade.
Lebih lanjut, Ade meminta Jokowi bersikap tegas dan mengistruksikan aparat penegak hukum di lapangan untuk menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis dan mahasiswa. Jika itu tidak dilakukan, menurut Ade, patut dicurigai Jokowi sedang membangun rezim otoritariter seperti pada masa Orde Baru.
"Fenomena kasus yang disebut di atas, bisa menjadi semacam sinyal bahwa ada tantangan berat atas komitmen dalam berdemokrasi. Jika ini tidak segera diwaspadai, dapat menjadi potensi kita setback (mundur) ke masa lalu," kata Ade.
Di luar pemilu, saat ini dua aktivis hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti terancam dibui hingga 4 tahun. Haris dan Fatia dianggap mencemarkan nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena mengkritik kepentingan bisnis Luhut di Papua. Kasus keduanya sedang disidangkan.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
