PMI TTU Dapat Dana Hibah Rp500 Juta dari Pemda, Prioritas Pembiayaan untuk Kegiatan Ini
KEFAMENANU, iNews TTU.id– Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), menyerahkan dana hibah sebesar Rp500 juta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten TTU untuk mendukung renovasi markas sekira Rp400 juta dan operasional organisasi kemanusiaan sebanyak Rp100 juta.
Dana hibah itu diserahkan langsung oleh Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, kepada Ketua PMI Kabupaten TTU periode 2025–2030, Andina Winantuningtyas, di ruang kerja Bupati TTU, Kamis (29/10/2026).
Dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten TTU tersebut diharapkan memperkuat kapasitas PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan, pelayanan donor darah, penanganan bencana, hingga membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ketua PMI TTU, Andina Winantuningtyas, mengaku bersyukur atas dukungan pemerintah daerah setelah selama sekitar satu setengah tahun menjalankan berbagai kegiatan organisasi dengan mengandalkan dana swadaya.
“Dari hal-hal kecil yang kita lakukan, akhirnya mendapatkan atensi dari pemerintah. Sebelumnya, selama satu setengah tahun ini kita bergerak secara swadaya,” ujar Andina.
Ia menjelaskan, dana hibah tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan dan renovasi markas PMI TTU. Sementara sisa anggaran akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional organisasi.
Menurut Andina, kondisi bangunan yang sedang direnovasi saat ini telah mencapai sekitar 70 persen penyelesaian.
Meski demikian, ia mengakui dana Rp500 juta tersebut belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan pengembangan PMI TTU.
Namun, keberadaan markas menjadi kebutuhan mendasar agar organisasi memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan program kemanusiaan sekaligus membuka peluang dukungan dari berbagai pihak.
“Sebetulnya tidak cukup, tetapi daripada tidak sama sekali. Yang penting kita punya markas dulu. Kita mau bicara proyek yang lebih besar, tetapi kembali lagi, rumahnya punya atau tidak? Kalau tidak punya markas, bagaimana kita mau mendapatkan bantuan?” katanya.
Restrukturisasi Pengurus dan Penguatan Program
Selain pembangunan markas, Andina mengatakan PMI TTU akan melakukan restrukturisasi kepengurusan dan keanggotaan untuk memastikan organisasi berjalan lebih efektif.
Saat ini, PMI TTU memiliki sekitar 15 relawan dan lima pengurus. Penataan kembali struktur organisasi dinilai penting sebelum menjalankan program-program berikutnya.
Di bidang kemanusiaan, PMI TTU juga telah menyelesaikan proyek Rabies, periode Januari hingga Juli 2026 dan kembali memperoleh kepercayaan untuk melanjutkan proyek tersebut pada periode kedua.
PMI TTU juga sedang menunggu perkembangan rencana kerja sama dengan pihak Timor-Leste melalui nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU).
Selain itu, PMI TTU telah mengajukan proposal untuk program penyediaan air bersih yang saat ini masih menunggu tindak lanjut.
Andina menegaskan, peran PMI tidak terbatas pada pelayanan donor darah.
Organisasi tersebut juga memiliki tanggung jawab dalam penanganan bencana, penyediaan air bersih, pelayanan sosial, serta dukungan bagi anak-anak dan masyarakat rentan.
Ia bahkan merencanakan pengembangan dapur sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana atau situasi darurat lainnya.
PMI TTU Masih Bergantung pada Fasilitas Rumah Sakit
Sementara itu, Sekretaris PMI TTU, Vemi F. Tefa, mengatakan keterbatasan fasilitas menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan pelayanan donor darah di wilayah tersebut.
Selama ini, PMI masih mengandalkan fasilitas dan berkoordinasi dengan unit pelayanan darah di rumah sakit karena belum memiliki fasilitas mandiri yang memadai.
Menurut Vemi, PMI memiliki peran penting dalam menghimpun pendonor, sedangkan pengambilan darah secara teknis dilakukan oleh pihak rumah sakit melalui kerja sama yang sedang berjalan.
“Selama ini kita harus menumpang di rumah sakit karena belum memiliki fasilitas yang mumpuni. Harapan kami ke depan, kita sudah punya ruang dan fasilitas yang memadai sehingga pelayanan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada rumah sakit umum,” jelasnya.
Ia menambahkan, idealnya PMI TTU memiliki Unit Donor Darah (UDD) sendiri. Namun, pembentukan unit tersebut membutuhkan proses administrasi, pemenuhan persyaratan, dan akreditasi.
Untuk sementara, PMI TTU terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan darah pasien. Kerja sama juga dibutuhkan dengan PMI Kabupaten Belu untuk membantu pencarian stok darah ketika persediaan di TTU tidak mencukupi.
Vemi menyebutkan, sejak Januari hingga Oktober 2026, PMI TTU telah menggelar delapan kegiatan donor darah secara resmi. Di luar kegiatan tersebut, permintaan donor untuk kebutuhan mendesak dapat muncul hampir setiap hari.
Editor: Sefnat Besie