Ini Alasan PN Kefamenanu Tolak Gugatan Sengketa Tanah 680 Hektare di KM 9

Kefamenanu, iNewsTTU.id – Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan gugatan perkara perdata sengketa tanah seluas 680 hektare di kawasan KM 9 Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Kfm pada Selasa (12/5/2026).

Baca Juga

Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, Tiga Terdakwa Kasus Kematian Dua Remaja Tetap Dihukum Berat

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, T. Bastanta Tarigan, dalam keterangan pers kepada media, Rabu (13/5/2026), menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejari TTU bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten TTU berdasarkan surat kuasa khusus sebagai tergugat I dalam perkara tersebut.

“Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para tergugat tentang gugatan kurang pihak atau Plurium Litis Consortium dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard,” ujarnya.

Selain itu, majelis hakim juga menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.576.000.

Baca Juga

Sidang Perdana Kasus Sonokeling Digelar di PN Kefamenanu, Dua Terdakwa Langgar Pasal Ini

Menurut Bastanta Tarigan, majelis hakim menilai gugatan para penggugat cacat formil karena tidak melibatkan seluruh pihak yang menguasai atau memiliki bangunan di atas objek sengketa.

Beberapa pihak yang dinilai seharusnya turut digugat antara lain DPRD Kabupaten TTU, Universitas Timor, Bappeda TTU, STP Santo Petrus Keuskupan Atambua, SMP Negeri Kota Baru, Inspektorat Kabupaten TTU, UPT KPH Kabupaten TTU, Dinas Pertanian hingga perumahan BTN yang berada di lokasi sengketa.

“Karena masih ada pihak lain yang menguasai objek sengketa namun tidak dilibatkan dalam perkara, maka gugatan dinilai kurang pihak,” jelasnya.

Baca Juga

Ingkar Janji Menikah, Pria di TTU Dihukum Bayar Denda Adat Rp50 Juta dan Kain Tradisional

Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten TTU, Mario Kebo, saat dikonfirmasi media ini juga membenarkan putusan tersebut.

Ia mengatakan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

“Kurang pihak ini artinya penggugat harus menggugat semua pihak yang saat ini berada atau menguasai tanah objek sengketa,” katanya.

Baca Juga

Kuasa Hukum Terdakwa dan Korban Berikan Penjelasan Terkait Kasus Kematian Yan Bano di Sidang Perdana

Mario juga mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Atas putusan tersebut, para penggugat masih memiliki hak mengajukan banding dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.

Editor : Sefnat Besie