Bappenas & Pemprov NTT Perkuat Satu Data, Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 10%

KUPANG,iNewsTTU.id--  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) semakin memantapkan langkah strategis untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI). Upaya ini dipandang sebagai fondasi penting untuk memastikan tata kelola pembangunan di NTT berjalan efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan.

Fokus utama dari sinergi ini adalah percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan di NTT dari 18,60% pada 2025 menjadi 10,71% di 2029. Target ini bukan perkara mudah mengingat tantangan geografis, keterbatasan akses layanan dasar, serta infrastruktur yang masih timpang. Karena itu, sistem data yang terpadu diyakini menjadi kunci intervensi pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menegaskan pentingnya tata kelola data yang terintegrasi.

“Tata kelola data yang baik adalah fondasi dari kebijakan pembangunan yang efektif. Melalui Satu Data Provinsi NTT dan kerangka Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), setiap keputusan berbasis bukti sehingga dampaknya maksimal bagi masyarakat,” ujar Maliki.

NTT sendiri menjadi salah satu provinsi pelopor integrasi tiga basis data nasional: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Integrasi ini telah menunjukkan dampak nyata: 24.560 keluarga menerima intervensi penanggulangan kemiskinan dan 9.270 individu memperoleh manfaat program pencegahan stunting, sebagian dibiayai melalui Dana Insentif Fiskal (DIF).

Maliki juga menyinggung perlunya sistem graduasi agar masyarakat yang sudah mampu tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

“Kalau ekonomi keluarga sudah membaik, anak-anak lulus sekolah, dan punya pekerjaan, mestinya bantuan sosial bisa dilepas. Masyarakat harus diberi ruang untuk mandiri melalui akses pendidikan, pelatihan kerja, maupun kewirausahaan,” jelasnya.

Editor : Sefnat Besie