Bupati TTU Bongkar Dugaan Maladministrasi, Ratusan P3K dan Staf BKD Terancam

KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), NTT Yoseph Falentinus Delasalle Kebo, menegaskan adanya indikasi kuat dugaan maladministrasi dalam pengelolaan data oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten TTU khususnya jumlah peserta PPPK. 

Hal ini disampaikannya saat menanggapi membengkaknya jumlah data dalam proses rekrutmen ASN atau PPPK tahun ini.

Baca Juga

Pemda Timor Tengah Utara masih Perpanjang Masa Pengabdian Tenaga kontrak Tahun 2024

"Dari data yang saya miliki, saya cocokkan langsung dengan data dari BKD. Ternyata setelah dicocokkan, memang benar terjadi maladministrasi," ungkap Bupati Yosep.

Ia menegaskan bahwa data yang ia gunakan adalah data independen, bukan berdasarkan permintaan dari BKD.

Menurutnya, kesalahan administratif ini berpotensi berdampak serius terhadap instansi terkait, dalam hal ini BKD. 

Baca Juga

Pemda TTU hanya Alokasikan 195 Formasi Bagi Pelamar Tenaga Teknis Lainnya

"Apabila benar terbukti, maka ini merupakan kesalahan administrasi yang akan berdampak pada BKD sendiri," tegasnya.

Akibat dari maladministrasi ini, Bupati Yoseph menyatakan bahwa akan ada pengurangan kuota Drastis. 

Dari total data yang semula mencapai sekitar 1.200 orang, hasil pencocokan menunjukkan bahwa hanya sekitar 500 hingga 700 orang yang valid.

Baca Juga

Siapkan Diri Anda, Kemenkumham RI Buka Lowongan CPNS dan PPPK Tahun 2023

"Artinya, yang kemungkinan lolos hanya sekitar 500 orang saja. Selebihnya kemungkinan akan terkena pengurangan karena data mereka bermasalah," jelasnya.

Bupati menambahkan, jika hal ini tidak segera dibenahi, maka akan menimbulkan persoalan lanjutan dan sorotan tajam terhadap kinerja BKD. 

Ia meminta seluruh pihak terkait untuk serius dalam menyelesaikan masalah ini agar tidak berdampak lebih luas terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Editor : Sefnat Besie