Bupati TTU Bongkar Dugaan Maladministrasi, Ratusan P3K dan Staf BKD Terancam

KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), NTT Yoseph Falentinus Delasalle Kebo, menegaskan adanya indikasi kuat dugaan maladministrasi dalam pengelolaan data oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten TTU khususnya jumlah peserta PPPK. 

Hal ini disampaikannya saat menanggapi membengkaknya jumlah data dalam proses rekrutmen ASN atau PPPK tahun ini.

Baca Juga

Guru Swasta Lulus P3K, Sekolah di TTU Terancam Kekurangan Tenaga Pengajar Jelang Ujian

"Dari data yang saya miliki, saya cocokkan langsung dengan data dari BKD. Ternyata setelah dicocokkan, memang benar terjadi maladministrasi," ungkap Bupati Yosep.

Ia menegaskan bahwa data yang ia gunakan adalah data independen, bukan berdasarkan permintaan dari BKD.

Menurutnya, kesalahan administratif ini berpotensi berdampak serius terhadap instansi terkait, dalam hal ini BKD. 

Baca Juga

Pagi Ini, 1.323 PPPK TTU Terima SK, Berikut Kategori Penerima

"Apabila benar terbukti, maka ini merupakan kesalahan administrasi yang akan berdampak pada BKD sendiri," tegasnya.

Akibat dari maladministrasi ini, Bupati Yoseph menyatakan bahwa akan ada pengurangan kuota Drastis. 

Dari total data yang semula mencapai sekitar 1.200 orang, hasil pencocokan menunjukkan bahwa hanya sekitar 500 hingga 700 orang yang valid.

Baca Juga

Berbeda dengan Pemprov NTT, Bupati TTU Jamin Nasib PPPK Aman dari PHK

"Artinya, yang kemungkinan lolos hanya sekitar 500 orang saja. Selebihnya kemungkinan akan terkena pengurangan karena data mereka bermasalah," jelasnya.

Bupati menambahkan, jika hal ini tidak segera dibenahi, maka akan menimbulkan persoalan lanjutan dan sorotan tajam terhadap kinerja BKD. 

Ia meminta seluruh pihak terkait untuk serius dalam menyelesaikan masalah ini agar tidak berdampak lebih luas terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Editor: Sefnat Besie