Mendagri minta Dukungan Kepala Daerah untuk Distribusi Logistik dan Fasilitas Kesehatan

Jakarta, iNewsTTU.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk memberikan dukungan dalam distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan menyiapkan fasilitas kesehatan bagi petugas selama pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.

Tito menekankan pentingnya dukungan distribusi logistik, terutama di daerah-daerah sulit diakses seperti pulau-pulau dengan ombak besar, daerah terpencil, daerah pegunungan, atau hutan, termasuk daerah yang sedang mengalami bencana. Mendagri menyarankan agar pemerintah daerah turut memberikan bantuan dalam hal ini.

Baca Juga

Mendagri Segera Lantik 10 Pj Gubernur di Indonesia, Satu Kelahiran Flores NTT

"Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito juga menyoroti pentingnya menyiapkan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk mencegah terjadinya kelelahan dan penyakit di kalangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, di mana banyak petugas menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit, Tito mengingatkan agar fasilitas kesehatan stand by untuk memberikan bantuan cepat.

"Setelah petugasnya selesai mencoblos, tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan, ini akan bisa diberikan bantuan cepat. Jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, seperti Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu," jelasnya.

Baca Juga

Ayodhika Kalake Dikabarkan ditunjuk Sebagai Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur

Tito menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) telah memberikan instruksi untuk dukungan fasilitas kesehatan, namun Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, Mendagri meminta dukungan aktif dari kepala daerah dalam hal ini.

Editor : Sefnat Besie