Jokowi Diminta Menyetop Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024

Sejumlah analis menilai beragam skema bansos itu didesain untuk mengerek elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 adalah pasangan yang di-endorse Jokowi. Apalagi, Jokowi turun langsung membagikan bansos tersebut.

Baca Juga

Pakar Sebut KTP Sakti Ganjar-Mahfud Bisa Jadi Solusi Cegah Bansos yang Salah Sasaran

Rissalwan sepakat rangkaian penyaluran bansos oleh pemerintah bernuansa kepentingan politik. Menurut dia, politikus yang menjabat sebagai pejabat negara seringkali menunggangi bansos sebagai alat menjaring suara ketika pemilu.

"Memanfaatkan bansos sebagai wahana atau cara politik, saya kira itu adalah cara-cara yang kurang patut, kurang elok, dan kurang layak untuk dilakukan oleh pejabat negara," imbuh dia.

Supaya tidak dipolitisasi, ia menyarankan agar penyaluran bansos dikelola oleh otoritas akar rumput, semisal ketua rukun tetangga (RT) atau ketua rukun warga (RW). Namun, perlu dipastikan agar otoritas pemerintahan terendah itu bebas dari afiliasi politik.

Baca Juga

Peduli Kasih Polri Terhadap Warga Kurang Mampu di Daerah Terpencil di NTT

Pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis. Foto: istimewa 

"Karena memang yang mendata di awal itu kan adalah ketua RT dan RW. Jadi, bansos tetap dibagikan, tapi oleh orang-orang yang memang berdekatan atau memang dapat memastikan bantuan tersebut tepat sasaran," ucap Rissalwan.

Rissalwan berpandangan struktur birokrasi akar rumput lebih beretika dalam menyalurkan bansos ketimbang elite politik. Di tingkat RT dan RW, kata dia, terjalin ikatan solidaritas komunal dan sikap saling menghargai.

"Di RT-RW, etika dalam berpolitik itu lebih terjaga karena ada perasaan sungkan atau tidak enak. Begitu, ya. Dan, itu terpelihara karena antara interaksi di kalangan masyarakat di tingkat bawah,"ucap Rissalwan.

Terlepas dari itu, Rissalwan berharap Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dan berhenti mempolitisasi bansos. Di lain sisi, media juga harus giat membangun kesadaran publik akan bahaya politisasi bansos.

"Presiden harus punya political will untuk menghentikan politisasi dari bansos. Saya kira sulit untuk membuat masyarakat otomatis sadar bahwa mereka sedang dipolitisasi. Tapi, saya kira pemberitaan- pemberitaan yang dilakukan secara intensif juga bisa membantu," kata dia.

Editor : Sefnat Besie