Membangun Persatuan dan Cinta Damai, Langkah Prabowo Gibran Hadapi Tantangan Politik

Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung demokrasi, menyelenggarakan pemilu dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian, serta menahan diri dari politik yang dapat merusak persatuan negara.

"Agar tidak terpancing, tidak meladeni pihak mengajak berkonflik dan kita fokus mensosialisasikan ke masyarakat agar memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujar Haris Rusly Moti, Komandan TKN Golf, di Graha Mahesa, Kota Serang, Banten pada Selasa, 9 Januari 2024.

Pengikut dan relawan Prabowo-Gibran menghadapi berbagai provokasi dan serangan, termasuk insiden baku tembak di Sampang dan peristiwa amukan pipa knalpot di Pati, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

Moti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para relawan yang gigih dalam memperkenalkan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia, sambil menanamkan nilai-nilai cinta damai. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesatuan bangsa dengan baik meskipun adanya perbedaan pendapat.

"Seperti di Boyolali, itu kan bagaimana memprovokasi supaya terjadi konflik benturan antara masyarakat dengan TNI, kami himbau kepada seluruh komunitas relawan tidak terpancing. Kasus yang sama juga di Sulawesi Utara, dengan memainkan knalpot dan segala macem, kami harapkan pilpres nanti itu benar-benar pilpres yang damai, karena kita semua Indonesia," terangnya.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden peringkat kedua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, adalah pilihan terbaik dalam membangun kerukunan dan kohesi bangsa. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Budiman, memilih Prabowo-Mas Gibran adalah langkah menuju rekonsiliasi dan persatuan nasional demi kemajuan. Ia menegaskan bahwa setelah mengalami reformasi pada tahun 1998, agenda kemajuan Indonesia harus difokuskan pada persatuan tanpa mengesampingkan hak asasi manusia (HAM), tata pemerintahan, dan isu korupsi.

"Kami melihat bahwa isu-isu seperti demokrasi, HAM, pemerintahan, dan korupsi tetap relevan setelah 25 tahun," tegas Budiman. Menurutnya, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, kewajiban dan hak asasi manusia harus diintegrasikan dalam kerangka nasional, sejalan dengan tujuan kesatuan.

Budiman juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan anak-anak di Indonesia agar mereka dapat mengakses pengetahuan tanpa gangguan, sebagai bagian dari upaya menciptakan negara yang lebih sejahtera.

Editor : Sefnat Besie