Dipimpin Yohanes Salem, Pansus LKPJ mulai Evaluasi Kinerja Bupati dan Wabup Timor Tengah Utara

KEFAMENANU, iNewsTTU.id--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara NTT telah menggelar sidang kusus tentang pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban Bupati Timor Tengah Utara tahun 2022 pada Senin, 27 Maret 2023 lalu.

Sidang khusus tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati TTU David Juandi, Wabup TTU Eusabius Binsasi, Sekda TTU Fransiskus Fay dan pimpinan OPD setempat. 

Baca Juga

Ketua Pansus LKPJ Bupati, Wakil Bupati TTU Turun Lapangan Pastikan Keselarasan Data dan Fakta

Tindak lanjut dari sidang tersebut,  kemudian pimpinan DPRD telah memfasilitasi pembentukan pimpinan pansus LKPJ secara aklamasi.

ketua

Yohanes Salem (fraksi Ampera ), Wakil ketua : Brando Sonbiko ( Fraksi Nasdem), Sekertaris : Falentinus Manek ( fraksi Indonesia sejahtera) 

Anggota

1. Therensius Lazakar ( Fraksi Golkar)

2. Hironimus Funan ( Fraksi Nasdem)

3. Servianus Sandy Saly ( Fraksi PKB )

4. Hilarius Ato ( Fraksi Hanura )

5. Fabianus Alisiono ( Fraksi Gerindra )

6. Leonard Naibobe ( Fraksi Nasdem )

Dalam rilis yang diterima iNewsTTU.id,  ketua pansus LKPJ Yohanes Salem mengatakan Penyampaian LKPJ adalah kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD yang merupakan wujud hubungan kerja yang didasarkan atas kemitraan yang sejajar, sebagaimana diamanatkan dalam UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, PP 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah dan peraturan pelaksana yakni permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah.

"Dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan permendagri tetsebut mewajibkan kepala daerah menyerahkan LKPJ paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,"terang Yohanes, Kamis, 30/3/2023.

Substansi LKPJ memuat tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, capaian kinerja program prioritas dan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021 – 2026. 

"Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, lembaga  DPRD telah membentuk pansus LKPJ yang bertugas melakukan evaluasi atas LKPJ kepala daerah. dalam sidang paripurna khusus Susunan keanggotaan pansus pembahas dokumen LKPJ adalah utusan dari 7 fraksi yang ada di DPRD,"tandasnya.

Editor : Sefnat Besie