Flores Timur, iNewsTTU.id- Keterbatasan air untuk persawahan, buruknya akses jalan menuju kebun, hingga minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan) masih menjadi persoalan yang dihadapi petani di Desa Boru Kedang, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.
Persoalan-persoalan itu mengemuka dalam diskusi bersama kelompok tani, perwakilan pengurus Tani Merdeka Indonesia (TMI), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Flores Timur, dan perwakilan Kodim 1624 Flores Timur di lahan demplot hortikultura Pemerintah Desa Boru Kedang, Senin (2/11/2026).
Di tengah situasi petani yang masih berupaya memulihkan kehidupan pascabencana erupsi Gunung Lewotobi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membicarakan kembali berbagai hambatan yang selama ini memengaruhi aktivitas pertanian mereka.
Kepala Desa Boru Kedang, Darius Don Boruk, mengatakan pertemuan itu tidak sekadar menjadi ajang diskusi, tetapi juga ruang untuk saling memberi dukungan kepada petani yang masih menghadapi kesulitan setelah bencana.
"Kita bisa memberikan motivasi dan dukungan moril kepada para petani agar dapat sedikit keluar dari kemelut yang dihadapi para petani Desa Boru Kedang pasca Bencana erupsi Gunung Lewotobi," kata Don Boruk.
Menurut dia, percakapan yang berlangsung secara santai justru diharapkan dapat membuka ruang untuk merumuskan kebutuhan petani menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Tani Merdeka Indonesia. Setelah mengikuti diskusi sebelumnya, ia menilai organisasi tersebut memiliki prospek untuk menjadi penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan petani di tingkat desa.
"Saya memandang perlu dan mengapresiasi atas kehadiran Tani merdeka di Desa Boru Kedang," sebut Don Boruk.
Namun, bagi Don Boruk, persoalan paling mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan air. Desa Boru Kedang memiliki bendungan, tetapi kapasitas tampungnya belum mampu memenuhi kebutuhan pengairan, terutama ketika memasuki musim kemarau yang bertepatan dengan musim tanam kedua.
Kondisi tersebut berdampak pada lahan persawahan yang cukup luas di desa itu. Keterbatasan debit air membuat kebutuhan irigasi tidak dapat terpenuhi secara optimal.
Karena itu, ia mengusulkan pembangunan embung sebagai salah satu alternatif untuk menampung cadangan air. Infrastruktur tersebut dinilai penting agar petani tetap memiliki pasokan air ketika memasuki musim tanam kedua.
Persoalan lain berkaitan dengan akses menuju lahan pertanian. Sebagian wilayah perkebunan Desa Boru Kedang berada di kawasan pegunungan. Meski memiliki potensi hasil komoditas yang cukup baik, kondisi jalan usaha tani yang belum memadai menjadi hambatan bagi petani untuk menjangkau lahan dan mengangkut hasil produksi.
Keterbatasan sarana produksi juga terlihat pada minimnya alsintan. Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah traktor roda dua untuk mengolah lahan persawahan.
Saat ini, petani hanya mengandalkan satu unit traktor untuk mengolah sawah. Akibatnya, mereka tidak lagi leluasa melakukan penanaman secara serempak. Sementara itu, traktor bantuan Dinas Pertanian yang pernah diterima sebelumnya sudah dalam kondisi rusak.
"Untuk mengelolah lahan sawah, petani di Desa Boru Kedang tidak bisa tanam serempak lagi karena hanya satu unit traktor bajak. Ada traktor yang pernah dikasih Dinas Pertanian tapi sudah rusak," ungkap Don Boruk.
Bagi petani, keterbatasan tersebut bukan sekadar persoalan jumlah peralatan. Ketika pengolahan lahan tidak bisa dilakukan sesuai waktu yang dibutuhkan, jadwal tanam ikut terganggu.
Sementara itu, perwakilan TMI, Hari Jawa, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan dalam diskusi tersebut akan diteruskan kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) TMI.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan pertanian juga membutuhkan kesiapan kelompok tani di tingkat desa. Keaktifan kelompok dan kepastian bahwa kelompok tani telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simultan) menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Menurutnya, upaya tersebut juga harus berjalan bersama penyuluh pertanian di wilayah setempat. Sinergi antara kelompok tani, penyuluh, dan organisasi petani diperlukan agar kebutuhan di lapangan dapat teridentifikasi dan diperjuangkan melalui jalur yang tepat.
Hari Jawa menjelaskan, TMI merupakan mitra pemerintah yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, termasuk hingga ke tingkat desa.
Peran itu, antara lain, berkaitan dengan pengawalan kebijakan pangan, distribusi pupuk bersubsidi, penyerapan hasil panen, serta bantuan alat dan mesin pertanian. TMI juga mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas petani sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional.
Bagi petani Boru Kedang, persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut masih menyangkut kebutuhan yang sangat mendasar: air yang cukup, jalan yang layak, dan peralatan untuk mengolah lahan.
Karena itu, tantangannya bukan berhenti pada mengidentifikasi persoalan atau menyampaikan rekomendasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kebutuhan tersebut benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan dukungan nyata bagi petani.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
