KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dari Fraksi Gerindra, Maria Filiana Tahu, menemukan berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah saat melaksanakan reses di enam titik di wilayah Kota Kefamenanu.
Dalam kegiatan reses tersebut, Maria menyerap aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan legalitas lahan sekolah, lonjakan tagihan air PDAM, minimnya penerangan jalan lingkungan, hingga akses jalan masyarakat terdampak pembangunan pagar Bandara Jack Ukat.
Enam titik reses tersebut terdiri dari tiga titik di lingkungan pendidikan dan tiga titik di tengah masyarakat yang tersebar di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Maubeli, Sasi, dan Tubuhue.
Maria menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dihadapi.
Legalitas Lahan Sekolah Hambat Revitalisasi
Saat reses di Lingkungan pendidik tepat di SD dan SMP Maubeli, salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Maria adalah status kepemilikan lahan SMP Negeri Maubeli dan SD Negeri Maubeli.
Kedua sekolah tersebut telah berdiri dan menjalankan aktivitas belajar mengajar selama bertahun-tahun. Namun, hingga kini, pihak sekolah belum mengantongi sertifikat kepemilikan lahan.
Kondisi tersebut berdampak pada belum dapat diaksesnya program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
Akibatnya, sejumlah kebutuhan fasilitas pendidikan belum dapat ditangani secara optimal, termasuk kekurangan ruang kelas, kerusakan plafon, dan berbagai fasilitas lainnya.
Khusus SMP Negeri Maubeli, sekitar enam rombongan belajar (rombel) masih menempati ruang kelas darurat berdinding bebak dan berlantai tanah.
Bahkan, fasilitas MCK dan dua ruang permanen di sekolah tersebut dibangun secara swadaya oleh para guru dan tenaga kependidikan karena kebutuhan yang mendesak.
Maria menyebut persoalan tersebut merupakan masalah warisan pemerintahan sebelumnya yang harus segera dituntaskan.
"Saya berharap pemerintahan yang sekarang, yang dikenal cukup responsif, memberikan perhatian serius untuk menuntaskan persoalan ini. Pemerintah perlu mengundang kembali para pemilik lahan dan menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda agar tidak mengorbankan anak-anak TTU yang bersekolah di tempat ini," ujarnya.
Tagihan PDAM Melonjak, DPRD Siapkan RDP
Persoalan lain yang hampir ditemukan di seluruh lokasi reses adalah keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Sejumlah pelanggan mengaku biaya air meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tanpa penjelasan rinci mengenai dasar perhitungan tagihan.
Masyarakat juga mempertanyakan apakah terdapat perbedaan standar tarif antara pelanggan rumah tangga dan industri.
Maria menyayangkan adanya keluhan pelanggan yang meminta penjelasan, tetapi justru mendapat respons berupa perintah pemutusan sambungan air.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
