FLORES TIMUR, iNewsTTU.id. Pemerintah Kabupaten Flores Timur memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai Rp929,29 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pemulihan sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga berbagai sektor lain yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, gempa bumi, dan konflik sosial.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran, saat menerima kunjungan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jarwansyah, bersama tim BNPB di Aula Rumah Jabatan Bupati Flores Timur, Jumat (17/7/2026).
"Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor mencapai Rp929,290 miliar," ujar Ignasius.
Menurutnya, pemerintah daerah terus mempercepat penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dengan menyiapkan dua kawasan hunian sementara (huntara). Berdasarkan SK Bupati Agustus 2025, sebanyak 1.245 kepala keluarga terdampak erupsi telah masuk dalam program penanganan.
Data terbaru menunjukkan jumlah warga terdampak meningkat menjadi 2.310 kepala keluarga. Sebanyak 2.072 KK masih tinggal di hunian sementara, sedangkan 238 KK memilih program relokasi mandiri.
Pemkab Flores Timur juga telah menyiapkan proposal pembangunan rumah bagi warga yang memilih relokasi mandiri. Dari tahap awal pembangunan, delapan unit rumah telah dibangun dan tiga unit di antaranya selesai dikerjakan.
Untuk lokasi relokasi di kawasan Kuhe, pemerintah menyiapkan lahan seluas 104 hektare. Namun, hanya 25 hektare yang direncanakan menjadi kawasan permukiman. Hingga kini pemerintah kabupaten baru dapat memproses lima hektare karena status kewenangan lahan masih berada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ignasius menilai pembangunan jalan menuju kawasan relokasi perlu dihitung secara matang. Pasalnya, pembangunan akses sepanjang 12 kilometer diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp70 miliar, sementara lokasi tersebut baru akan dihuni sekitar 299 kepala keluarga.
Selain penanganan dampak erupsi, pemerintah juga memaparkan kerusakan akibat gempa bumi yang melanda wilayah Solor Timur, Adonara Timur, dan Adonara Tengah. Tercatat sebanyak 820 rumah dan 30 fasilitas publik mengalami kerusakan. Pemerintah pusat baru menyetujui bantuan pembangunan untuk 285 rumah, sementara usulan lainnya masih menunggu persetujuan.
Di sisi lain, konflik sosial di wilayah Narasaosina-Waiburak mengakibatkan 43 rumah warga mengalami kerusakan. Pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran Rp81,552 miliar untuk penanganan konflik di kawasan Ile Pati Bugalima, yang mencakup pembangunan rumah, jalan, jembatan, serta sarana air bersih dan fasilitas olahraga.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah, meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur segera menuntaskan empat hal penting, yakni penetapan lokasi relokasi, penerbitan SK relokasi mandiri bagi 238 kepala keluarga, penguatan koordinasi dengan kementerian terkait, serta percepatan pengajuan proposal bantuan.
"Kami berharap penetapan lokasi sudah final sehingga tidak ada lagi perubahan yang menghambat pembangunan hunian tetap," katanya.
Jarwansyah juga menilai bantuan pembangunan rumah sebesar Rp60 juta per unit sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi harga material. Menurutnya, pemerintah pusat sedang mengusulkan peningkatan bantuan menjadi sekitar Rp70 juta per unit agar rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum, serta BNPB di Jakarta agar proses pencairan bantuan melalui Dana Siap Pakai (DSP) maupun hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
Pemerintah berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Flores Timur dapat berjalan lebih cepat serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
