Kefamenanu, iNewsTTU.id – Polemik beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 1.200 remaja asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) NTT yang difasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) TTU ke Stikes Nusantara Kupang menuai keprihatinan.
Dalam rilis yang diperoleh media ini dari Viktor Manbait selaku direktur Lembaga Advokasi Anti Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil (LAKMAS) mengatakan bahwa Hingga kini, status kemahasiswaan ribuan calon penerima beasiswa itu masih belum jelas.
Menurut Viktor, Bupati TTU sebelumnya gencar melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa untuk merekrut 10 calon mahasiswa dari setiap desa.
"Mereka dijanjikan beasiswa KIP pada tiga program studi Stikes Nusantara serta fasilitas pemondokan gratis di Kupang. Namun, sampai saat ini pihak kampus belum pernah mengumumkan secara resmi kuota penerima KIP untuk tahun ajaran 2025, baik melalui jalur reguler maupun afirmasi."bebernya.
Lebih memprihatinkan, muncul surat pernyataan berkop Stikes Nusantara yang meminta para calon mahasiswa menandatangani kesediaan mendaftar sebagai mahasiswa reguler dan membayar biaya kuliah jika tidak lolos seleksi KIP.
Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait
"Hal ini memicu kegelisahan para orang tua, mengingat salah satu syarat penerima KIP adalah status mahasiswa resmi di perguruan tinggi terakreditasi,"katanya.
Atas persoalan itu, Aktivis dan masyarakat mendesak DPRD TTU agar tidak tinggal diam.
Mereka menuntut dewan segera memanggil Bupati TTU dan pihak Stikes Nusantara untuk memberikan kejelasan: apakah 1.200 putra-putri TTU benar-benar diterima sebagai mahasiswa penerima KIP, berapa kuota resmi KIP di Stikes Nusantara tahun 2025, serta bagaimana kelanjutan studi bila kuota terbatas.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
