Desakan untuk Tindakan Tegas
Viktor mendesak Mabes Polri melalui Kapolda NTT untuk segera mengambil tindakan disipliner terhadap pihak-pihak di Polres Belu yang bertanggung jawab atas penerbitan SKCK bermasalah tersebut.
Ia juga meminta Komisi Yudisial (KY) untuk segera melakukan pengawasan terhadap kinerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua yang diduga menerbitkan surat keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum.
“Fakta-fakta persidangan di MK sudah sangat jelas dan terang benderang. Tidak ada alasan bagi Mabes Polri maupun Komisi Yudisial untuk berdiam diri. Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Belu harus segera dipulihkan,” pungkas Viktor.
Pilkada Belu dan Ujian Demokrasi
Kasus sengkarut Pilkada Belu ini menjadi cermin betapa pentingnya integritas dalam setiap proses demokrasi. Viktor berharap bahwa keputusan MK nanti tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam setiap tahapan pemilu.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
