Defri Sae, tokoh pemuda Amanuban dari Desa Napi, juga mengungkapkan penolakan keras terhadap kebijakan pemerintah. "Dulu, kami tidak dijajah Belanda, kini tanah kami mau diambil paksa," kata Defri dengan penuh emosi.
Seorang tokoh adat, Amnon Lette dari Desa Oenai, menambahkan bahwa jika pemerintah daerah tidak mampu melindungi rakyat, mereka siap kembali ke sistem pemerintahan adat.
Para perwakilan organisasi kemasyarakatan juga turut menyampaikan aspirasinya. Nikodemus Manao dari ITA PKK dan AGRA menegaskan bahwa jika kehutanan terus menguasai kawasan Mutis, masyarakat akan menghadapi krisis air bersih.
Aldy Benu dari IKMAS TTS mengkritik kelemahan pemerintah daerah dalam menyikapi isu Laob Tumbesi dan Mutis. Sementara itu, Yoksan Mailam dari FMN menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait sumber daya alam ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menguasai tanah rakyat Timor.
Audiensi ditutup dengan pernyataan pers dari Bupati TTS, Edison Sipa, yang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan menampung aspirasi masyarakat dan berencana mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
"Saya sebagai Bupati TTS akan menandatangani surat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada Negara," tutup Pj Bupati Edison.
Aksi ini menunjukkan keteguhan masyarakat TTS dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka dan menuntut perhatian lebih dari pemerintah terkait kebijakan yang dirasa merugikan.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
