Kupang, iNewsTTU.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Yohan, menjadi Keynote Speech pada kegiatan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara ini berlangsung di Kupang pada Rabu, 24 Juli 2024.
Dihadapan lebih dari 300 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) Kota Kupang, Ahmad Yohan yang juga merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengajak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI untuk mendukung penguatan UMKK di NTT.
"Saya minta pak Sekretaris LKPP, bantu perkuat UMKK di NTT," kata Ahmad Yohan.
Ketua DPW PAN NTT ini juga menjelaskan berbagai keunggulan produk dari Provinsi NTT, mulai dari hasil tangkapan laut, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga destinasi pariwisata.
"NTT ini unggul dari semua produk, namun masih menjadi salah satu provinsi miskin," ungkapnya.
Sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT I, Ahmad Yohan selalu mengajak rekan-rekannya di Komisi XI DPR RI untuk membantu masyarakat di Provinsi NTT.
Iwan Herniawan, Sekretaris Utama LKPP RI, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat umum serta pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus memonitor pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.
Selama dua hari, para pelaku UMKK dibekali berbagai materi tentang akses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, serta sukses story pelaku usaha dalam katalog elektronik.
"Ini kesempatan UMKK Kota Kupang untuk bisa mengetahui mekanisme akses pengadaan barang/jasa katalog elektronik pemerintah," ujar Iwan Herniawan.
Penjabat Gubernur NTT, Ayodhya G. L. Kalake, menilai bahwa langkah LKPP ini merupakan terobosan penting dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
"Ini terobosan luar biasa dari LKPP, percepatan berkembangnya UMKM dan UMKK di NTT," kata Ayodhya.
Pemprov NTT, dengan bimbingan LKPP RI, kini telah meluncurkan katalog lokal yang mencakup 33 etalase, 393 penyedia, dan 12.575 barang serta jasa yang siap ditransaksikan. Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong pelaku UMKM dan UMKK untuk memanfaatkan katalog lokal ini dengan sebaik-baiknya.
"Kita mendorong UMKM kita, memanfaatkan katalog lokal kita yang sudah ada," tutup Ayodhya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait