BANDUNG, iNewsTTU.id--Pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menyarankan agar beragam skema bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah tidak dicairkan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Menurut dia, pengucuran dana bansos jelang pemilu rawan politisasi.
"Kalaupun bansos mau tetap disalurkan, penyalurannya tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara atau politisi yang mempunyai akses sebagai pejabat negara," ucap Rissalwan, Kamis (8/2/2024).
Sejak Januari, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Belum lama ini, Jokowi menginstruksikan agar bantuan itu diperpanjang masa penyalurannya hingga Juni 2024.
Pemerintah juga merilis bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 kepada 18 juta KPM. Bantuan yang menghabiskan anggaran hingga Rp11,2 triliun itu rencananya bakal dirapel pada Februari 2024, menjelang pencoblosan pemilu.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
