SoE, iNewsTTU.id – Dugaan penyalahgunaan bantuan pangan di Desa Salbait, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT mendorong desakan agar pemerintah daerah memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial.
Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT) menyebut, praktik yang terungkap bukan sekadar kehilangan beras, tetapi pelecehan martabat warga penerima manfaat.
Ketua FPDT Doni Tanoen mengungkapkan, sedikitnya 12 keluarga penerima manfaat (KPM) diduga dijadikan alat laporan fiktif.
Warga diminta berfoto dengan karung yang disebut berisi beras, padahal isinya jerigen kosong bahkan wadah ludah.
“Beras 24 karung sebenarnya masih di kantor desa, tetapi warga dibawa ke rumah sekretaris desa untuk difoto. Foto itu kemudian diunggah sebagai bukti penyaluran,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Menurut Doni, pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Mollo Utara mengakui praktik tersebut saat pertemuan klarifikasi bersama Kepala Dinas Sosial TTS.
Warga juga disebut dimintai Rp30.000 per orang sebagai ongkos distribusi. Setelah laporan penyaluran dikirim, 24 karung beras itu dilaporkan hilang.
Kepala Desa Salbait yang sedang menjalani perawatan kesehatan mengatakan belum menerima laporan resmi dari sekretaris desa maupun perangkat lainnya.
“Kami menunggu hasil pemeriksaan aparat dan laporan resmi,” ujarnya singkat.
FPDT berencana mendampingi warga melapor ke Polres TTS agar kasus ini segera diusut.
“Kami menilai ini bukan hanya masalah beras, tetapi penghinaan terhadap warga Salbait dan seluruh masyarakat TTS,” tegas Doni.
Dorongan Evaluasi dan Transparansi
Sejumlah pemerhati kebijakan sosial di TTS menilai kasus ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah.
“Perlu audit menyeluruh, termasuk mekanisme distribusi dan pengawasan TKSK,” kata seorang aktivis sosial setempat.
Dinas Sosial TTS diminta segera menelusuri alur penyaluran bantuan, memastikan stok beras, dan menyiapkan sanksi bila terbukti ada pelanggaran.
Aparat penegak hukum juga diharapkan segera mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab agar kepercayaan publik tidak semakin luntur.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
