Tata Ruang KTM Ponu Disiapkan, Pemerintah Minta Lingkungan dan Kepentingan Masyarakat Dilindungi
Kegiatan ini merupakan bagian dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Perkotaan Ponu yang mendapat dukungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam sambutannya, Kamillus Elu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan dan bantuan teknis dalam proses penyusunan materi teknis RDTR dan KLHS KTM Ponu.
Ia menegaskan, RDTR bukan sekadar dokumen teknis maupun peta, tetapi merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, kepastian investasi, perlindungan lingkungan, serta pengendalian pembangunan wilayah.
Menurutnya, pembangunan suatu kawasan harus memiliki arah dan perencanaan yang jelas, termasuk kepastian mengenai pemanfaatan ruang, lokasi kegiatan pembangunan, serta perlindungan terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat.
"RDTR memiliki posisi yang sangat strategis. RDTR bukan sekadar dokumen teknis dan bukan sekadar peta. RDTR adalah instrumen untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, kepastian investasi, perlindungan lingkungan, pengendalian pembangunan, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan wilayah," tegas Kamillus.
Ia menjelaskan, KTM Ponu memiliki posisi penting dalam arah pengembangan wilayah Kabupaten TTU. Karena itu, kawasan tersebut perlu dipersiapkan agar berkembang secara terencana dengan memperhatikan potensi wilayah, karakteristik masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kebutuhan infrastruktur, kawasan permukiman, pertanian, perdagangan, jasa, serta aktivitas ekonomi lainnya.
Editor: Sefnat Besie