Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Polisi Identifikasi Penyebab Rumah Warga Terbakar dan Tewaskan Dua Orang
Advertisement . Scroll to see content

Tata Ruang KTM Ponu Disiapkan, Pemerintah Minta Lingkungan dan Kepentingan Masyarakat Dilindungi

Senin, 16 November 2026 | 12:15 WIB
  • author *Sefnat Besie
Tata Ruang KTM Ponu Disiapkan, Pemerintah Minta Lingkungan dan Kepentingan Masyarakat Dilindungi
Focus Group Discussion I Rencana Detail Tata Ruang RDTR untuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu, Kabupaten TTU.(Foto: istimewa).

KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Penataan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah yang terencana, memiliki kepastian investasi, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu, Kabupaten TTU.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama tim teknis terkait tersebut berlangsung di Hotel Victory 2, Jalan Kartini, Kota Kefamenanu, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Perkotaan Ponu yang mendapat dukungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam sambutannya, Kamillus Elu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan dan bantuan teknis dalam proses penyusunan materi teknis RDTR dan KLHS KTM Ponu.

Ia menegaskan, RDTR bukan sekadar dokumen teknis maupun peta, tetapi merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, kepastian investasi, perlindungan lingkungan, serta pengendalian pembangunan wilayah.

Menurutnya, pembangunan suatu kawasan harus memiliki arah dan perencanaan yang jelas, termasuk kepastian mengenai pemanfaatan ruang, lokasi kegiatan pembangunan, serta perlindungan terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat.

"RDTR memiliki posisi yang sangat strategis. RDTR bukan sekadar dokumen teknis dan bukan sekadar peta. RDTR adalah instrumen untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, kepastian investasi, perlindungan lingkungan, pengendalian pembangunan, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan wilayah," tegas Kamillus.

Ia menjelaskan, KTM Ponu memiliki posisi penting dalam arah pengembangan wilayah Kabupaten TTU. Karena itu, kawasan tersebut perlu dipersiapkan agar berkembang secara terencana dengan memperhatikan potensi wilayah, karakteristik masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kebutuhan infrastruktur, kawasan permukiman, pertanian, perdagangan, jasa, serta aktivitas ekonomi lainnya.

Namun, pengembangan kawasan tersebut harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kamillus menekankan, penyusunan RDTR dan KLHS harus dilakukan secara terintegrasi. Aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan harus dipertimbangkan sejak awal perencanaan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan RDTR tidak dapat hanya mengandalkan satu perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga ahli, perangkat daerah, dan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum konsultasi publik dan FGD tersebut untuk memberikan masukan, kritik, data, serta solusi konstruktif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

"Kita tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita sedang mencari rencana terbaik bagi masa depan wilayah Ponu dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTU, Krysogonus Ahoinnai menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan bantuan teknis penyusunan RDTR KTM Ponu.

Apresiasi juga disampaikan kepada Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sebagai lembaga yang dipercaya dalam penyusunan dokumen RDTR Perkotaan Ponu.

Menurut Krysogonus, dukungan dan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan tata ruang yang berkualitas, terarah, dan berkelanjutan.

Ia berharap dokumen RDTR KTM Ponu nantinya dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan, mendorong investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan ITN Malang terus terjalin dengan baik dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Adapun agenda utama kegiatan tersebut meliputi pembahasan analisis, tujuan, konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta identifikasi materi muatan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup.

Melalui konsultasi publik dan FGD ini, Pemerintah Kabupaten TTU diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS KTM Ponu sehingga perencanaan pengembangan kawasan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Editor: Sefnat Besie

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut