Tata Ruang KTM Ponu Disiapkan, Pemerintah Minta Lingkungan dan Kepentingan Masyarakat Dilindungi
Namun, pengembangan kawasan tersebut harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Kamillus menekankan, penyusunan RDTR dan KLHS harus dilakukan secara terintegrasi. Aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan harus dipertimbangkan sejak awal perencanaan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan RDTR tidak dapat hanya mengandalkan satu perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga ahli, perangkat daerah, dan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum konsultasi publik dan FGD tersebut untuk memberikan masukan, kritik, data, serta solusi konstruktif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
"Kita tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita sedang mencari rencana terbaik bagi masa depan wilayah Ponu dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTU, Krysogonus Ahoinnai menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan bantuan teknis penyusunan RDTR KTM Ponu.
Apresiasi juga disampaikan kepada Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sebagai lembaga yang dipercaya dalam penyusunan dokumen RDTR Perkotaan Ponu.
Menurut Krysogonus, dukungan dan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan tata ruang yang berkualitas, terarah, dan berkelanjutan.
Ia berharap dokumen RDTR KTM Ponu nantinya dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan, mendorong investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Semoga sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan ITN Malang terus terjalin dengan baik dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Adapun agenda utama kegiatan tersebut meliputi pembahasan analisis, tujuan, konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta identifikasi materi muatan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup.
Melalui konsultasi publik dan FGD ini, Pemerintah Kabupaten TTU diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS KTM Ponu sehingga perencanaan pengembangan kawasan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Editor: Sefnat Besie