Setelah Lama Berjuang, Djafar Adam Akhirnya Dapat Angin Segar dari Kementerian ATR BPN

"Kepala BPN Mabar harus segera menindaklanjuti rekomendasi Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN. Demi melindungi hak milik dan HAM Muchtar Djafar. Telah cukup lama perkara ini berjalan dan telah merugikan kepentingan klien kami," tegas M.Z.

Ia berharap pergantian pimpinan BPN Manggarai Barat, dari Danial Imanuel Liunesi kepada Kuntoro Hadi Saputra, dapat membawa perubahan dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Menurutnya, BPN Manggarai Barat harus bergerak cepat memberikan kepastian hukum atas tanah milik kliennya yang berlokasi tidak jauh dari Bandara Internasional Komodo.

M.Z juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan perkara tersebut pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Ia menilai proses penanganan berjalan lamban dan menyebut mantan Kepala BPN Manggarai Barat, Danial Imanuel Liunesi, tidak merespons upaya komunikasi yang dilakukan pihak kuasa hukum.

"Jujur, kami selama ini kecewa dengan penanganan BPN Mabar saat kepala BPN-nya dijabat Danial Imanuel Liunesi. Penanganannya lamban. Danial Imanuel Liunesi bungkam saat dihubungi kuasa hukum Djafar terkait permasalahan ini. Danial Imanuel Liunesi tidak pernah menjawab panggilan telepon dan tidak pernah membalas pesan WhatsApp yang disampaikan kuasa hukum Pak Djafar," tambahnya.

M.Z menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika Muchtar Djafar Adam mengurus administrasi perpindahan alamat tanah dari Kabupaten Manggarai ke Kabupaten Manggarai Barat sebagai dampak pemekaran wilayah.

Namun, dalam proses pengurusan administrasi tersebut, Djafar justru mendapati namanya tidak lagi tercatat dalam buku tanah BPN Manggarai Barat.

Padahal, menurut kuasa hukumnya, Muchtar Djafar Adam merupakan pemegang sertipikat tanah yang sah dan telah menguasai tanah tersebut sejak dahulu hingga sekarang.

"Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan agar tanah milik Djafar Adam mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai hak masyarakat yang telah memiliki sertipikat justru dirugikan akibat kesalahan administrasi pertanahan," pungkas M.Z.

Dengan adanya rekomendasi dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, kini perhatian tertuju pada langkah konkret Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Kasus ini diharapkan segera menemukan penyelesaian sehingga hak atas tanah Muchtar Djafar Adam memperoleh kepastian hukum.

Editor: Sefnat Besie