Polda NTT Bongkar Kasus TPPO ke Malaysia, Dua Tersangka Masuk Tahap Penuntutan

KUPANG, iNewsTTU.id – Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dari NTT ke Malaysia kepada kejaksaan.

Kedua tersangka masing-masing berinisial YE dan YT diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT dalam proses Tahap II di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 13.00 WITA.

Baca Juga

Dijanjikan Kerja di Malaysia, Upah Rp135 Juta Diduga Tak Dibayar Penuh, Kasus TPPO Sumba Dibongkar

Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.

Dalam proses tersebut, kedua tersangka diterima langsung oleh JPU Kejaksaan Tinggi NTT, Agus Zaeni, S.H., M.H.

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menuntaskan kasus dugaan perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri.

Baca Juga

Dugaan Pemalsuan Data Kredit dan Pengalihan Jaminan, Polda NTT Serahkan Dua Tersangka ke Jaksa

"Penyerahan kedua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bukti keseriusan dan komitmen Polda NTT dalam menangani serta menuntaskan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kami memastikan bahwa setiap tahapan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Kasus ini ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/VI/2026/SPKT/Ditresppadanppo Polda NTT tertanggal 1 Juni 2026.

Penyidikan kemudian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 2 Juni 2026 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 4 Juni 2026.

Editor: Sefnat Besie