get app
inews
Aa Text
Read Next : Apes, KTP Pelaku Pencurian Uang Kios di Haumeniana Tertinggal di TKP

Terungkap dalam FGD, ATM Penerima PKH Digadaikan Demi Lunasi Utang

Rabu, 24 Desember 2025 | 05:53 WIB
header img
Terungkap dalam FGD, ATM Penerima PKH Digadaikan Demi Lunasi Utang. Foto iNewsTTU.id/Sefnat

Lebih jauh, ia menyoroti mekanisme pengiriman data langsung ke kementerian tanpa melalui pemerintah daerah. 

Hal ini membuat pemda kehilangan kontrol dan sulit melakukan intervensi kebijakan berbasis kondisi riil masyarakat.

Paradoks Kemiskinan di Daerah Subur
FGD juga mengungkap paradoks kemiskinan ekstrem di wilayah yang sebenarnya memiliki potensi lahan pertanian dan peternakan yang luas. Wabup mempertanyakan indikator dan variabel yang digunakan dalam penetapan status miskin dan miskin ekstrem.

“Daerah kita tanahnya luas, ternak bisa, pertanian bisa, tapi masih dikategorikan miskin ekstrem. Ini harus dicek, indikatornya apa,” katanya.

Menurutnya, tanpa pemahaman yang jelas terhadap indikator kemiskinan, intervensi pemerintah tidak akan tepat sasaran dan hanya akan memperpanjang ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Stunting dan Lemahnya Pengawasan Data Lapangan

Masalah serupa juga terjadi dalam penanganan stunting. Kamilus menilai persoalan stunting bukan semata kekurangan anggaran, melainkan lemahnya pengawasan data lapangan, mulai dari ibu hamil hingga balita.

“Kalau ibu hamil periksa sekali lalu hilang, harus dicari. Kalau anak tidak ditimbang, harus tahu di mana. Kalau makanan tambahan dibawa pulang, siapa yang makan, kita tidak tahu,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkab TTU telah menyusun SOP percepatan penanganan dan penjagaan stunting melalui dengan tagline “Pepet Terus”, yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan berbasis data.

Kominfotik Dorong Perbaikan Tata Kelola Data

Kepala Dinas Kominfotik TTU, Kristoforus Ukat, menyatakan FGD ini menjadi langkah awal untuk membenahi tata kelola data statistik sektoral agar lebih terintegrasi, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data yang berkualitas adalah fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Tanpa data yang benar, kebijakan akan salah sasaran,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Pemkab TTU menegaskan komitmennya untuk menjadikan data sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, sekaligus membongkar akar masalah yang selama ini membuat berbagai persoalan sosial tidak kunjung terselesaikan.

Editor : Sefnat Besie

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut