Terungkap dalam FGD, ATM Penerima PKH Digadaikan Demi Lunasi Utang

KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Forum Group Discussion (FGD) peningkatan kualitas data statistik sektoral yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengungkap berbagai akar persoalan mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Victory I, Selasa (23/12/2025), dan diikuti oleh 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

FGD yang diselenggarakan oleh Bidang Statistik dan Persandian Kominfotik TTU ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu. 

Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa banyak persoalan sosial yang terus berulang setiap tahun bukan karena kurangnya program, melainkan akibat lemahnya basis data yang tidak sinkron antar-OPD.

“Masalah di masyarakat itu kompleks dan ada di masing-masing sektor. Tapi karena data kita tidak harmonis, tidak sinkron, akhirnya masalah yang sama terus muncul dan tidak pernah tuntas,” tegas Kamilus.

Data Tidak Terintegrasi, Masalah Tak Pernah Selesai

Wabup menyoroti praktik pengumpulan data sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap OPD memiliki data, namun tidak terhubung dan tidak dianalisis secara lintas sektor. Akibatnya, pemerintah daerah kerap bersikap reaktif, seperti “pemadam kebakaran”, tanpa menyentuh akar persoalan.

“Kalau tidak berbasis data, kita hanya siram api lalu pulang, tunggu kebakaran berikutnya. Ini tidak boleh. Masalah harus diselesaikan, bukan dibiarkan menahun,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya data sebagai dasar merumuskan kebijakan, regulasi, hingga perencanaan program lintas OPD agar masalah yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

Ketidaktepatan Data Bantuan Sosial
Salah satu akar masalah krusial yang terungkap dalam forum tersebut adalah ketidaktepatan data penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Wabup mengungkap banyak temuan di lapangan yang menunjukkan bantuan tidak tepat sasaran akibat data yang tidak diverifikasi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah.

“Dari satu desa, berapa persen yang PKH? Kita tidak pernah cek kenapa mereka PKH. Apakah mereka punya kebun? Tanamannya apa? Produktif atau tidak? Atau hanya berharap bantuan terus,” ungkapnya.

Bahkan, ditemukan praktik penyalahgunaan bantuan, seperti kartu ATM PKH yang dikuasai pihak lain karena hutang, hingga penerima bantuan yang secara ekonomi sebenarnya masih mampu.

Lebih jauh, ia menyoroti mekanisme pengiriman data langsung ke kementerian tanpa melalui pemerintah daerah. 

Hal ini membuat pemda kehilangan kontrol dan sulit melakukan intervensi kebijakan berbasis kondisi riil masyarakat.

Paradoks Kemiskinan di Daerah Subur
FGD juga mengungkap paradoks kemiskinan ekstrem di wilayah yang sebenarnya memiliki potensi lahan pertanian dan peternakan yang luas. Wabup mempertanyakan indikator dan variabel yang digunakan dalam penetapan status miskin dan miskin ekstrem.

“Daerah kita tanahnya luas, ternak bisa, pertanian bisa, tapi masih dikategorikan miskin ekstrem. Ini harus dicek, indikatornya apa,” katanya.

Menurutnya, tanpa pemahaman yang jelas terhadap indikator kemiskinan, intervensi pemerintah tidak akan tepat sasaran dan hanya akan memperpanjang ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Stunting dan Lemahnya Pengawasan Data Lapangan

Masalah serupa juga terjadi dalam penanganan stunting. Kamilus menilai persoalan stunting bukan semata kekurangan anggaran, melainkan lemahnya pengawasan data lapangan, mulai dari ibu hamil hingga balita.

“Kalau ibu hamil periksa sekali lalu hilang, harus dicari. Kalau anak tidak ditimbang, harus tahu di mana. Kalau makanan tambahan dibawa pulang, siapa yang makan, kita tidak tahu,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkab TTU telah menyusun SOP percepatan penanganan dan penjagaan stunting melalui dengan tagline “Pepet Terus”, yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan berbasis data.

Kominfotik Dorong Perbaikan Tata Kelola Data

Kepala Dinas Kominfotik TTU, Kristoforus Ukat, menyatakan FGD ini menjadi langkah awal untuk membenahi tata kelola data statistik sektoral agar lebih terintegrasi, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data yang berkualitas adalah fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Tanpa data yang benar, kebijakan akan salah sasaran,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Pemkab TTU menegaskan komitmennya untuk menjadikan data sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, sekaligus membongkar akar masalah yang selama ini membuat berbagai persoalan sosial tidak kunjung terselesaikan.

Editor : Sefnat Besie