Pemerintah Pusat Pastikan Penyaluran Tunjangan Guru di NTT Lebih Transparan

KUPANG,iNewsTTU.id--  Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Instrumen ini menjadi kunci dalam mendukung pemerintah daerah menyediakan layanan publik yang inklusif, merata, dan tepat sasaran.

Sejak dicanangkan pada 2018, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting menjadikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebagai motor utama. Dana ini digunakan untuk memperkuat layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, KB, hingga edukasi masyarakat.

Baca Juga

Adu Mulut Terjadi saat Guru Mediasi dengan Pemkab Sabu Terkait Tunjangan yang Belum Dibayarkan

Capaian membanggakan terlihat pada 2024, ketika prevalensi stunting berhasil ditekan dari 30,8% pada 2018 menjadi 19,8% (SSGI). Realisasi anggaran BOK dan BOKB mencapai 99% dari alokasi nasional, disalurkan untuk Puskesmas, Posyandu, distribusi makanan tambahan, dan penyuluhan gizi.

Kepala Tim DAK Nonfisik Kementerian Keuangan, Dony Suryatmo Priyandono, saat kunjungan ke NTT menilai implementasi program ini berjalan baik. Puskesmas Tarus, misalnya, mencatat prevalensi stunting hanya 6%, lebih rendah dari target 8%. Penyerapan anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal pun mencapai 99%, menandakan tata kelola yang optimal.

Meski demikian, tantangan masih ada, terutama keterbatasan tenaga kesehatan dan kapasitas pelaporan. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta penguatan tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan keluarga rentan, khususnya di wilayah terpencil.

Editor: Sefnat Besie