BNPP Perkuat Pengelolaan Perbatasan dan Diplomasi di Wilayah RI-Timor Leste

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, bersama Kelompok Ahli BNPP Letjen (Purn) Ali Borga dan Nur Kholis, menggelar pertemuan dengan perwakilan kementerian/lembaga, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Asops Panglima TNI, serta tokoh adat dan masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Nurdin menjelaskan bahwa BNPP RI mendorong kementerian/lembaga terkait untuk mengambil langkah diplomatik dengan menyampaikan nota protes kepada pemerintah Timor Leste atas ketidaktaatan warga Timor Leste terhadap kesepakatan terkait wilayah sengketa.

"Selain itu, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan proposal pengaturan khusus (special arrangement) guna menjamin akses dan hak masyarakat adat kedua negara yang hendak masuk ke wilayah sengketa," ujar Nurdin, Rabu, 19 Maret 2025. 

Baca Juga

Pembunuhan Sadis di Kupang: Empat Pelaku Terancam Hukuman Mati

Terkait aspek keamanan, kata Nurdin, BNPP akan berkoordinasi dengan satuan tugas pengamanan perbatasan guna memastikan perlindungan bagi warga adat Natuka yang ingin mengunjungi lahan sengketa Noelbesi-Citrana.

Selanjutnya, kunjungan yang dilakukan pada segmen Haumeniana-Passabe, BNPP RI turut menyerap aspirasi masyarakat setempat yang menolak hasil survei batas negara yang dilakukan pada 24 November 2023 oleh Badan Informasi Geospasial RI bersama pemerintah Timor Leste.

"Terdapat delapan kepala keluarga di Desa Haumeni Ana yang menyampaikan kekhawatiran bahwa tanah mereka akan masuk ke wilayah Timor Leste jika MoU batas negara ditandatangani. Mereka menolak relokasi maupun ganti rugi, akan tetapi BNPP RI akan terus mengawal proses ini agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat perbatasan," tutur Nurdin.

Selain itu, BNPP RI juga mengadakan pertemuan dengan Direktur Autoridade Alfandega (Otoritas Bea Cukai) Oecusse, Timor Leste, Joaquim Gonsalves Dos Reis, guna membahas operasional perlintasan antara RI-Timor Leste.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar