Tolak Pakai Kendaraan Dinas, Dua Pimpinan DPRD TTU Tuai Kritik Pedas dari Lakmas NTT

Baca Juga

Catatan Kritis Lakmas NTT Tentang Netralitas, Ketika ASN Maju Calon Bupati

Sebagai akibatnya, pemerintah daerah terpaksa menyiapkan dana tunjangan transportasi sebesar Rp18 juta per bulan untuk masing-masing dari dua pimpinan tersebut.

Keputusan ini, meskipun sah,dan diatur dalam undang undang namun menimbulkan tanda tanya di tengah adanya efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Eduardus Usboko, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) TTU, menyatakan bahwa dua kendaraan dinas yang seharusnya digunakan oleh Wakil Ketua DPRD TTU telah ditarik oleh pihaknya.

Baca Juga

Lakmas NTT Soroti Penanganan 3 TPS Bermasalah: PSU atau Hitung Ulang?

"Mereka memilih menggunakan mobil pribadi atau sewaan, sehingga kendaraan dinas yang telah disiapkan harus ditarik," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/2/2025).

Dua mobil dinas yang telah ditarik BKAD adalah Pelat Nomor DH 7 D dan DH 8 D.

Anggaran transportasi yang terpaksa dikeluarkan untuk mengganti mobil dinas yang tidak digunakan ini cukup besar. Setiap bulan, pemerintah daerah harus mengalokasikan Rp36 juta untuk dua pimpinan DPRD.

Bila dihitung selama setahun, total biaya transportasi untuk keduanya mencapai Rp432 juta. Bahkan, jika ditotal dalam lima tahun, biaya yang harus ditanggung pemerintah bisa mencapai Rp2,16 miliar.

Editor : Sefnat Besie