Warga Sebut Bupati Epy Tahun Gagal Paham Soal Permasalahan Hutan Adat Amanuban

SOE,iNewsTTU.id- Masyarakat Adat Amanuban dan perwakilan dari 30 telah bertemu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang, Anwar pada Jumat ( 22/9/2023) untuk beraudiens terkait kegiatan pelaksanaan pengukuran kawasan hutan dan penetapan batas kawasan hutan di wilayah adat Amanuban.

Hal ini berdasarkan surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKH-TL) wilayah XIV Kupang nomor : S.348.BPKHTL/PPKH/PLA.2/8/2023, tanggal 15 Agustus 2023 maka terjadi penolakan dari masyarakat di seluruh wilayah Amanuban.

Baca Juga

Zoom Meeting bersama Ombudsman RI, ini Harapan Masyarakat Adat Amanuban

Sekretaris Masyarakat Adat Amanuban, Pina One Nope kepada iNews.id, Rabu (27/9/2023) menyatakan, bahwa masyarakat telah bersurat ke pihak BPKH Propinsi dan juga dilakukan pertemuan pada hari tersebut  dengan perdebatan yang alot, maka disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pengukuran dan pematokan patok beton untuk pemantapan kawasan hutan di Kabupaten TTS telah dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan Patok-patok beton yang sudah ada di lokasi diamankan atau ditertibkan untuk kemudian di kumpulkan di kantor desa masing-masing;

2.   Anwar selaku Kepala Kanwil BPKH Propinsi menyarankan agar masyarakat Adat Amanuban bertemu dengan Bupati TTS untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ini agar status-status tanah di desa-desa yang dimaksud dapat di mintakan kepada Gubernur maupun kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar kepastian statusnya.

Editor : Sefnat Besie